Breaking News:

Kasus Korupsi Dana Desa ke Jaksa

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bener Meriah, Jumat (17/9/2021) ini akan menyerahkan tersangka

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/Foto Polsek Bandar
MR (35) operator desa di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah diduga membawa kabur dana desa sebesar Rp 318 juta ditangkap di Medan Sumatera Utara, Minggu (19/1/2020) sekira pukul 05.00 Wib. 

REDELONG - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bener Meriah, Jumat (17/9/2021) ini akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) perkara kasus dugaan korupsi dana desa Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Bener Meriah, dengan kerugian negara Rp 163 juta.

Sebelumnya, dalam perkara ini, polisi menetapkan tersangka berinisial MT (36) sebagai bendahara merangkap operator Kampung (Desa) Tanjung Pura. “Hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bener Meriah, besok Jumat (hari ini, red) kami melakukan penyerahan tahap II,” ujar Kapolres Bener Meriah, AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui Kasat Reskrim, Iptu Dr Bustani SH MH kepada Serambi, Kamis (16/9/2021).

Disebutkan, bekas perkara dugaan korupsi dana desa Kampung Tanjung Pura ini, sudah lengkap atau P21. Dalam penanganan perkara tersebut, pihaknya sudah merampungkan sejumlah alat bukti.

“Ada lima alat bukti yang sudah kita rampungkan dalam berkas pekara tersebut. Diantaranya, keterangan-keterangan saksi sebanyak 28 orang. Keterangan ahli (perhitungan kerugian negara), dokumen surat, petunjuk, dan keterangan tersangka,” beber Iptu Bustani.

“Berkas perkara ini bisa kita rampungka dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan 20 hari,” ungkap mantan penyidik Tipikor Polda Aceh ini.

Untuk diketahui, penyidik Satreskrim Polres Bener Meriah, menetapkan MT sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara senilai Rp 163 juta.

Nilai kerugian negara itu, berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten  Bener Meriah. Menurut pengakuan tersangka kata Bustani, uang tersebut dipergunakan untuk keperluar pribadi. “MT ini selain sebagai bendahara di kampung tersebut juga merangkap operator desa,” pintanya.

Ia menambahkan, terhadap tersangka MT penyidik menjerat dengan pasal,2 Pasal 3, Jo Pasal 18, Undang-Udang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, Iptu Dr Bustani SH MH mengimbau kepada seluruh aparatur kampung (desa) di Bener Meriah untuk mempergunakan anggaran dana desa sesuai aturan yang ada. “Jangan bermain-main dalam penggunaan anggaran dana desa. Pergunakan seefektif dan seefesien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Apa lagi, sebut Bustani, sekarang masa pandemi. Dimana pemerintah sedang mengalakkan untuk mengakhiri pandemi Covid-19. “Jangan gara-gara aparatur desa salah dalam penggunaan anggaran dana desa, terjadi hal-hal yang memicu keributan di kampung-kampung ini perlu dihindari,” imbau Bustami.

Untuk itu, Kasat Reskim berharap kepada Reje Kampung (Kepala Desa) atau penggelola anggaran dana desa, agar menggunakan dana desa sesuai aturan.

“Gunakan anggaran dana desa sesuai aturan. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Jangan mengambil kebijakan sesuai keinginan sendiri, agar tidak bermasalah dengan hukum,” tutupnya.(bud)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved