Mahasiswa Unimal Ini Sebut Kadisdik Aceh juga Disilakan Mundur, Jika Vaksinasi Siswa Dipaksakan

Pernyataan balasan dari mahasiswa Unimal itu menanggapi sikap ultimatum yang disampaikan oleh Kadisdik Aceh, sehingga Eri menilai pernyataan Kadisdik Aceh itu dapat memicu permasalahan vertikal di masyarakat.

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) asal Aceh Timur, Eri Ezi merespon pernyataan Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Aceh, Drs Alhudri MM. 

Kadisdik Aceh itu mempersilakan mundur Kepala Sekolah (Kepsek) yang tak mampu memvaksinasi siswa hingga batas terakhir, 30 September 2021. 

Pernyataannya yang disampaikan di hadapan para sekolah dalam pertemuan di Gayo Lues itu sebagaimana diberitakan Serambinews.com, Minggu (19/9/2021). 

Pernyataan balasan dari mahasiswa Unimal itu menanggapi sikap ultimatum yang disampaikan oleh Kadisdik Aceh, sehingga Eri menilai pernyataan Kadisdik Aceh itu dapat memicu permasalahan vertikal di masyarakat.

"Vaksinasi untuk para siswa memang penting. 

Akan tetapi semua masyarakat Indonesia mempunyai hak dalam menentukan pelayanan kesehatan," kata Eri Erzi lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Senin (20/9/2021).

Ia menyebutkan, itu adalah hak asasi yang, tidak boleh diganggu gugat, jika vaksinasi berjalan dengan tekanan penguasa bukan dengan jalannya edukasi, maka persilakan mundur ini juga berlaku untuk Kadisdik Aceh.

Menurutnya, bahwa vaksinasi yang dilakukan untuk masyarakat Aceh perlu edukasi yang merata agar tidak timbul stigma bahaya vaksin.

"Saat ini, hampir semua masyarakat Aceh tidak mau divaksin, mereka minim edukasi, mereka takut divaksin karena berbagai macam stigma," sebutnya.

Eri menambahkan, kesalahanya ketika pemerintah hanya menargetkan saja semua orang harus divaksin, serta tidak menyediakan fasilitas bagi setiap orang dalam pengecekan riwayat penyakit yang tidak boleh divaksin.

Eri juga mengatakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah selama ini setengah memaksa, jika harus mensyaratkan segala sesuatu harus ada sertifikat vaksin. 

Sosialisasi Vaksin dengan Bahasa yang Menuntun, Bukan Ultimatum

Serambinews.com, Ketua Komisi VI DPRA Tgk H Irawan Abdullah juga mengkritisi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh.