Breaking News:

Kemendagri Konsolidasi Sistem Informasi Keuangan Desa, Realisasi APBDes Bisa Disampaikan via Web Ini

Rapat secara virtual ini digelar di Gedung C, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2021

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Mursal Ismail
Foto IST
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo 

Rapat secara virtual ini digelar di Gedung C, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2021.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan desa, baik dari aspek kebijakan maupun instrumen pendukung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat membuka “Rapat Konsolidasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021,”. 

Rapat secara virtual ini digelar di Gedung C, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2021.

“Hal ini mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh desa saat ini membawa implikasi tuntutan cara kerja profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik,” kata

Yusharto mengungkapkan kegiatan rapat dilaksanakan untuk melakukan diseminasi kebijakan kewajiban pelaporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes oleh Bupati/ Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana amanat Pasal 69 dan 71 ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Untuk mendukung kebijakan pelaporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri pada Tahun Anggaran 2020 telah membangun dan mengembangkan aplikasi konsolidasi keuangan desa berbasis web, www.konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id.

Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

Yusharto berharap melalui rapat ini, menjadi sarana meningkatkan kesadaran pemerintah kabupaten/kota dalam mematuhi ketentuan amanat regulasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved