Breaking News:

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi Pimpin Rapat, Ini Kesimpulan Raker dengan Mendagri

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, didampingi dua dirjen beserta jajarannya. Rapat Kerja atau raker ini dilakukan secara hybrid, kombinasi

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM

* Evaluasi Pemda Selama Pandemi

JAKARTA - Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri terkait dengan “ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masa Covid 19”, Senin (20/9/2021). Mendagri Muhammad Tito Karnavian, didampingi dua dirjen beserta jajarannya. Rapat Kerja atau raker ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi yang juga senator asal Aceh itu.

Dalam paparannya Mendagri menyampaikan penanganan pendemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukan trend yang terus membaik, pelaksanaan PPKM dilakukan secara terus menerus, bertahap dan bertingkat. Secara nasional perkembangan Covid-19 dalam beberapa minggu berakhir, bulan September ini mengalami penurunan baik kasus terkonfi rmasi sebesar 36,84%, kesembuhan meningkat 9,59%.

Kemudian kasus kematian mengalami penurunan-52,05%. Hal penting yang disampaikan terkait koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi Covid-19.

Kemudian relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan kesehatan, stimulus ekonomi, dan jaringan pengamanan sosial. Anggota Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam banyak hal.

Mulai dari pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng mitra dengan banyak pihak. DPD RI juga menjadi salah satu mitra pemerintah yang akan terjun ke daerah dalam program vaksinansi di daerah. Rapat kerja ini menghasilkan tiga kesimpulan.

Pertama, Komite I DPD RI, melalui Menteri Dalam Negeri RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penangananan covid-19.

Selain itu memperkuat kordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan covid-19 khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial.

Komite I meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efi sien dan tepat sasaran. Ketiga, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya.

Antara lain, penataan daerah otonomi khusus Papua, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilhan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved