Breaking News:

Berita Aceh Besar

Akibat Refocusing Anggaran, Dana Pemeliharaan Jalan Kabupaten Hanya 200 Juta

Dewan menilai, Pemkab Aceh Besar sangat doyan membangun jalan baru yang dinilai tidak terlalu mendesak untuk kepentingan masyarakat banyak.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Kadis PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah ST 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Dana pemeliharaan ruas jalan Kabupaten di Aceh Besar minim. Akibatnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kesulitan untuk melakukan Perbaikan Jalan Kabupaten yang rusak di Aceh Besar.

"Biaya pemeliharaan jalan dari rutin tahun 2020, sebesar Rp 175 juta dan tahun 2021 Rp 200 juta," ujar Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, ST kepada Serambinews.com, Jumat (24/9/2021).

Kata dia, tahun 2021 mereka usulkan anggaran untuk pemeliharaan jalan Kabupaten awalnya Rp 1 Miliar. Kemudian harus dilakukan Refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga menjadi Rp 200 juta.

Menurut dia, anggaran sebesar itu tidak mampu untuk memperbaiki ruas jalan Kabupaten di Aceh Besar yang rusak. Misalnya, akibat Dumtruk yang muatan melebihi untuk ruas jalan Kabupaten sehingga jalan menjadi rusak.

Lanjutnya, saat ini ruas jalan kabupaten di Aceh Besar, 629 ruas jalan yang tersebar di 23 Kecamatan di Aceh Besar.

Melihat anggaran sebesar Rp 200 juta setahun, jika dibandingkan dengan luas wilayah dan panjang jalan kabupaten yang ada, anggaran ini sangat kecil," kata Syahrial.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Aceh Besar Bertambah 8 Orang

Baca juga: Live Streaming Persib vs Borneo FC di Liga 1 Pukul 19.00 WIB, Maung Bandung Angkut 21 Amunisi

Baca juga: Nilai Ade Tertinggi di Poltek Aceh, Berikut Live Score BKN Aceh Sesi II 23 September di 8 Tilok

Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Juanda Jamal, merasa prihatin melihat anggaran pemeliharaan jalan Kabupaten minim. Karena anggaran seperti itu terlalu kecil dan itu anggaran yang dinilai tidak serius untuk perbaiki kerusakan jalan, misalnya salah satu contoh di pintu masuk Pasar Sibreh tak perbaiki karena anggaran minim.

Seharusnya, Pemkab Aceh Besar mengalokasikan anggaran yang cukup besar dan fokus untuk melakukan rehab jalan Kabupaten yang rusak dari masa ke masa agar masyarakat memudahkan mengangkut hasil pertaniannya untuk di pasarkan. Misalnya, dialokasikan Rp 3 Miliar setiap tahunnya.

Selama ini, kita melihat Pemkab Aceh Besar sangat doyan membangun jalan baru yang dinilai tidak terlalu mendesak untuk kepentingan masyarakat banyak. Proses pembangunan Jalan itu harus dimulai dari tahapan Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

Tahapan ini perlu dilakukan agar pembangunan tepat sasaran sesuai dengan aktivitas publik masyarakat agar tidak ada pembangunan jalan Kabupaten yang dibangun tidak bermanfaat dan pembangunan itu memang keinginan rakyat sesuai dengan kebutuhan.

“Misalnya, mereka sulit angkut hasil panen, jangan pula sampai dibangun jalan ke lokasi yang tidak ada hasil panen raya petani," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved