Presiden Palestina Ancam Cabut Pengakuan Israel, Yahudi Tuduh Palestina Tolak Berdamai

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuduh Israel menghancurkan solusi dua negara.

Menurutnya, tindakan Israel telah membuat warga Palestina menuntut persamaan hak dalam satu negara dwinegara yang terdiri dari Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui tautan video dari Tepi Barat, Abbas mendesak dunia bertindak menyelamatkan formula dua negara.

Dikatakan, solusi itu telah menjadi landasan diplomasi bagi konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade.

Abbas mengatakan Israel menghancurkan penyelesaian politik solusi dua negara melalui permukimannya di tanah Tepi Barat yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.

Sebagian besar negara memandang permukiman itu ilegal, posisi yang disengketakan Israel.

Baca juga: 80 Persen Warga Palestina Inginkan Presiden Mahmoud Abbas Mundur

Abbas mengancam akan mencabut pengakuan Palestina atas Israel jika tidak menarik diri dari Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur dalam waktu satu tahun.

"Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan 1967? Mengapa mempertahankan pengakuan ini?" tanya Abbas.

Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, mengecam komentar Abbas yang berusia 85 tahun, menuduh Palestina menolak perdamaian dengan Israel.

"Pidato Abu Mazen (Abbas) penuh dengan kebohongan," tulisnya di Twitter, seperti dilansir AP, Minggu (26/9/2021).

"Mereka yang benar-benar mendukung perdamaian dan negosiasi tidak mengancam ultimatum delusi."

Dalam pidatonya di PBB, Abbas menuduh Israel memberlakukan apartheid pada warga Palestina, mengulangi tuduhan yang ditolak Israel.

“Keadaan di lapangan pasti akan memaksakan hak politik yang sama dan penuh untuk semua orang di tanah Palestina yang bersejarah, dalam satu negara," jelas Abbas.

Baca juga: Kelompok HAM Kecam Tindakan Polisi ke Tahanan Palestina

"Dalam semua kasus, Israel harus memilih,” tambah Abbas dari Ramallah, tempat kedudukan Otoritas Palestina, pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat.

Para kritikus mengatakan perpecahan internal Palestina juga berkontribusi pada kebuntuan pembicaraan damai yang disponsori AS, yang gagal pada 2014.