Eksekutif dan Legislatif Tak Serius, Terkait Pembangunan Rumah Duafa
Permintaan maaf Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah duafa lantaran tidak adanya APBA
lihat foto
BANDA ACEH - Permintaan maaf Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah duafa lantaran tidak adanya APBA Perubahan 2021 disorot oleh Koordinator LSM Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian. Dia menyebut, eksekutif dan legislatif selama ini tidak serius dalam pembangunan rumah duafa.
“Permintaan maaf sangat tidak patut karena kalau Pemerintah Aceh bersama legislatif (DPRA) serius kenapa tidak sejak pembahasan anggaran di awal tahun 2021 dialokasikan," kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Rabu (29/9/2021).
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat calon penerima rumah bantuan. Pasalnya, pembangunan rumah duafa yang direncanakan akhir tahun ini, batal dilanjutkan karena DPRA menolak dilakukan perubahan anggaran (APBA 2021).
Permintaan maaf Gubernur Nova tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (27/9/2021).
“Pak Gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh, karena tidak memenuhi janji yang sudah disampaikan. Pembangunan rumah duafa tidak jadi kita lanjutkan akhir tahun ini,” kata MTA kepada Serambi.
Sementara MaTA sendiri, kata Alfian, secara tegas menolak adanya perubahan APBA 2021. Alfian menilai kebutuhan perubahan hanya untuk para elite, sehingga isu rumah duafa dan insentif tenaga kesehatan (nakes) dijadikan objek untuk mencari legitimasi publik.
"Kalau serius kenapa tidak dialokasikan sejak pembahasan anggaran di awal tahun 2021. Kenapa di akhir tahun mencoba pura-pura serius. Sudah sepatutnya dihentikan akal-akalan pembajakan APBA," pungkas Alfian. Yang perlu diperhatikan bersama saat ini, lanjutnya, realisasi anggaran 2021 yang masih sangat rendah.
Per 27 September 2021, realisasi keuangan masih 40,2 persen dan fisik 45,5 persen dimana target realisasi pada 30 September nanti hanya 47 persen dari pagu APBA 2021 sebesar 16,445 triliun.
Alfian juga menanggapi pernyataan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang meminta masyarakat agar kritis dalam melihat kondisi pembangunan Aceh. Menurut Alfian, eksekutif dan legislatif sama saja saat ini.
"Kritisnya masyarakat karena posisi DPRA sudah disfungsional dan nggak berdaya. Seharusnya mareka harus tegas jangan juga masuk jadi bagian bancakan APBA selama ini," katanya.
"Jika DPRA konsisten, maka masyarakat bisa diam. Tapi saat ini nggak bisa dipercaya, makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa kerjaan mereka selama ini," tambah Alfian.
Apabila eksekutif dan legislatif mau membangun Aceh tanpa adanya kepentingan ekonomi sendiri, MaTA mengusulkan supaya pembangunan rumah duafa dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 12.000 unit dan insentif nakes yang cukup. Sehingga di akhir tahun 2022 tidak muncul banjakan lagi dan penyelewangan RPJMA yang terjadi di 2021 tidak berulang.
Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani menanggapi permintaan maaf Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai sandiwara belaka karena gagal bangun rumah duafa setelah tidak adanya APBA perubahan 2021.
"Permintaan maaf Gubernur Nova soal batalnya pembangunan rumah duafa karena tidak ada APBA Perubahan hanyalah sandiwara belaka," ungkap Falevi kepada Serambi, Rabu (28/9/2021). Falevi mengaku punya dasar mengatakan hal itu, yakni hampir setiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah duafa. Selain itu, usulan pembangunan rumah duafa juga tidak pernah sesuai dengan target RPJMA, yaitu 6.000 unit per tahun. "Tahun 2018 misalnya, dari 4.200 unit rumah duafa yang telah dianggarkan dalam APBA, semuanya dibatalkan Plt Gubernur Nova, dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah Irwandi ditangkap KPK," sebutnya.
Sementara tahun 2019 dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya, ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya. Pada tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6.000 unit. Begitu juga pembangunan ratusan unit tahun ini, hampir semuanya disebut Falevi usulan pokir DPRA. Untuk diketahui, pembangunan rumah duafa adalah salah satu janji politik pasangan Irwandi-Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022.
