Serapan APBA Rendah Dituding Akibat Kebijakan Transaksional, GeRAK: Kinerja Sekda Gagal Total

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menilai rendahnya serapan APBA 2021 disebabkan adanya kebijakan transaksional.

Hal ini merujuk pada kegiatan dan program untuk termin ke-6 atau termin akhir dalam tahun anggaran 2021 atas kinerja Pemerintah Aceh.

"Jika merujuk pada beberapa indikator dapat disimpulkan adanya beberapa hal. Di antaranya kurangnya pengawasan top manajer oleh TAPA selaku pihak yang bertanggung jawab atas kinerja SKPA," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SH, Kamis (30/9/2021).

Menurut Askhalani, selama ini pola komunikasi Sekda Aceh tidak fokus pada konteks mendorong belanja daerah tapi lebih kepada kegiatan serimonial yang tidak memiliki relevansi dengan kinerja SKPA.

Baca juga: Sampah TPA Blangbintang akan Jadi Bahan Bakar Semen PT SBI, Dikelola Modern dan Ramah Lingkungan

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekda sebagai top leader manajemen gagal total. Selain itu, kurangnya inovasi dari SKPA juga menyebabkan meningkatnya kondisi politik kebijakan yang berujung pada kebijakan transaksional," ungkap Askhalani.

Hal ini, lanjutnya, bisa dilihat dari masih banyak pos anggaran untuk kegiatan penunjang publik tidak dapat dieksekusi karena tingginya dominan politik transaksional yang berujung pada kepentingan relasi dan prilaku koruptif.

Parahnya, kata Askhalani, kondisi ini dipengaruhi oleh aktor lain di luar pemerintahan Aceh.

"Sehingga sangat banyak kegiatan dan program tahun ini tidak dapat dilaksanakan dan ini semua disebabkan oleh kebijakan yang koruptif yang dipelihara sehingga sampai akhir tahun akan cukup tinggi Silpa atas anggaran APBA 2021," ujar dia.

Baca juga: Oknum Perawat Laporkan Artis Shandy Aulia atas Dugaan Endorse Judi Online

Di sisi lain, jelas Askhalani, jika merujuk pada kondisi sosial politik lokal Aceh, faktor rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang tidak fokus pada upaya mengejar rencana target dari visi-misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMA tahun 2017-2022.

"Kondisi ini sendiri dapat dilakukan kajian bahwa Gubernur Aceh tidak memiliki master plan atas rencana taget yang hendak dicapai, faktor ini jika dilihat secara dalam dapat disimpulkan akibat dari meningkatkan kebijakan transaksional yang dilakukan gubernur dan dipengaruhi oleh aktor luar pemerintah untuk mendapatkan keuntungan atas kegiatan dan program APBA 2021," sebut Askhalani.

Karena itu, GeRAK Aceh mendorong gubernur agar berani berinovasi termasuk melakukan audit atas kinerja Pokja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh yang diduga menjadi pemain kunci yang menyebabkan banyak kegiatan dan program yang telah ditetapkan oleh SKPA tidak dapat di eksekusi.

Baca juga: Jenderal Nasution Berhasil Lolos dari Penculikan PKI, Tapi Berduka Kehilangan Putri Bungsunya

"Gubernur perlu melakukan langkah strategis diakhir masa jabatannya termasuk melakukan audit atas kinerja Sekda dan kepala SKPA yang tidak berkinerja baik. Selain itu perlu dilakukan upaya inovasi kebijakan termasuk gubernur harus berani menjadi dan mengambil alih komando untuk mempercepat kinerja sekda dan kepala SKPA yang selama ini memang lebih fokus pada kegiatan serimonial belaka," demikian Askhalani.

Pemerintah Aceh tidak berhasil menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 seperti yang targetkan yakni 47.0 persen target realisasi keuangan dan 52.0 persen target realisasi fisik.

Pantauan Serambinews.com dari TV Moninor P2K APBA, hingga 30 September 2021, pencapaian realisasi anggaran hanya sampai pada angka 40,7 persen realisasi keuangan dan 46,0 persen realisasi fisik dari pagu Rp 16.445 triliun.(*)