Konflik Tapal Batas
Konflik Tapal Batas Aceh-Sumut di Aceh Singkil Mengkhawatirkan, Komisi I DPR Aceh Usulkan Pansus
Sedangkan dari Pemkab Aceh Singkil hadir Bupati Dulmusrid, Asisten I Junaidi, Kepala Bappeda Ahmad Rivai, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil Muhamm
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Komisi I DPR Aceh meninjau perbatasan Aceh-Sumatera Utara (Sumut) di Lae Balno Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Jumat (1/10/2021) sore.
Rombongan Komisi I DPR Aceh dipimpin Azhar Abdurrahman (Fraksi Partai Aceh). Turut mendampingi Fuadri (Fraksi PAN), Edy Kamal (Fraksi Partai Demokrat) Ridwan Yunus (Fraksi Partai Gerindra) dan Nuraini Maida (Fraksi Partai Golkar).
Lalu Darwati A Gani (Fraksi PNA), Syarifuddin (Fraksi PKB-PDA) dan Attarmizi Hamid (Fraksi PPP).
Turut hadir perwakilan MAA, perwakilan Biro Hukum Setda Aceh, perwakilan Biro Tata Pemerintah Setda Aceh dan perwakilan Dinas Pertanahan Aceh.
Baca juga: Fit and Proper Test Calon Ketua Demokrat Aceh Tunggu Jadwal AHY
Sedangkan dari Pemkab Aceh Singkil hadir Bupati Dulmusrid, Asisten I Junaidi, Kepala Bappeda Ahmad Rivai, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil Muhammad Reza dan pihak terkait lainnya.
Di perbatasan Aceh-Sumut tersebut digelar pertemuan membahas persoalan konflik sosial yang terjadi akibat belum jelasnya tapal batas yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 30 tahun 2020 tersebut.
Dalam pertemuan Azhar Abdurrahman mengatakan kunjungan pihaknya untuk menyerapkan masukan demi kesempurnaan Rancangan Qanun Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR Aceh.
"Juga menyerap masukan terkait dengan persoalan dugaan pencaplokan sepihak wilayah Aceh yang berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumater Utara," ujarnya.
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam pertemuan membenarkan terjadi konflik sosial akibat permasalaan tapal batas.
Baca juga: HUT Ke-76 TNI, Keprihatinan Dandim dan Niat Tulus TNI Bantu Pemerintah Atasi Kemiskinan
Terutama soal belum jelasnya patok batas hingga berimbas pada konflik lahan antar warganya dengan warga Tapanuli Tengah dan konflik lahan antara warganya dengan perusahaan pemegang HGU dari Tapanuli Tengah.
"Bahkan sampai salik bacok antar warga kedua provinsi," kata Dulmusrid.
Dulmusrid berharap Komisi I DPR Aceh mendorong Pemerintah Aceh memperbanyak pemasangan patok pilar batas dan sosialisasi batas kepada masyarakat. Sehingga pontensi konflik segera dapat diredam.
Senada dengan Bupati, Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi mengatakan, agar persoalan tidak berlarut maka segera pasang pilar batas antara dan pilar batas utama.
Baca juga: VIDEO Kapal PLTD Apung Banda Aceh, Sejarah Situs Tsunami Aceh 2004
Lain lagi dengan Camat Danau Paris, Zulhelmi. Ia menyinggung soal titik koordinat yang muncul dalam Google Map, wilayahnya banyak masuk ke Tapanuli Tengah, Sumut.