Disprindagkop UKM Subulussalam Sidak Agen Elpiji 3 Kg Terkait Kelangkaan dan Harga Tinggi

“Kalah ada pangkalan kami yang menjual LPG 3 kilogram melebihi HET atau di atas Rp 20.500, laporkan dengan bukti dan akan kita beri sanksi,” tegas Sabaruddin.

Baca juga: Kisah Muhammad Ali, Pemuda Disabilitas yang Kehilangan Ibunya, Kini Tinggal Sebatang Kara

Di sisi lain Sabaruddin mengeluhkan banyaknya warga berpura-pura jadi konsumen dan membeli LPG bersubsidi lebih dari satu tabung dan mengumpulkan lalu menjual kembali dengan harga mahal.

Warga tersebut disebut ‘along-along’ atau pengumpul alias pengencer padahal di dalam perniagaan gas tidak dikenal istilah pengecer.

Untuk itu, Sabaruddin meminta bantuan Disprindagkop Subulussalam turut membantu menertibkan hal-hal demikian.

“Kalau kami pangkalan tidak bisa menyetop mereka, sebab asal warga datang kami layani,” ujar Sabaruddin.

Hal senada juga disampaikan agen penyalur LPG PT Laut Tawar Beuna Gas di Penanggalan, Kota Subulussalam.

Mereka membantah menjual harga di atas HET. Diakui proses masuknya LPG bergantian karena untuk agen PT Laut Tawar Beuna Gas menerapkan system tiga zona.

Pasokan gas dari PT Laut Tawar Beuna Gas ke pangkalannya dilakukan bergantian bukan setiap hari.

Baca juga: Truk Fuso Kontra L300 di Abdya, Bayi Usia 5 Bulan Ikut Jadi Korban, Begini Kronologis Kejadiannya

Pasalnya, kuota PT Laut Tawar Beuna Gas per hari hanya 560. Sementara pangkalan di bawah PT Laut Tawar mencapai 59 sehingga jika tiap hari di bagi rata hanya dapat 10 per pangkalan.

“Jadi kami pasok bukan setiap hari tapi bergantian ke tiga zona wilayah pangkalan. Kalau setiap hari nanti jumlahnya terlalu sedikit. Makanya kalau hari ini masuk ke Sultan Daulat misalnya, Simpang Kiri besoknya,” ujar agen PT Laut Tawar

Di sisi lain, pihak agen dan pangkalan juga mengeluhkan pembeli agen bersubsidi yang banyak dari orang kaya atau pejabat.

Padahal, sesuai aturan gas 3 kilogram diperuntukan bagi masyarakat miskin. Namun fakta di lapangan tak sedikit warga yang datang dengan mobil mewah dan pejabat justru ikut membeli gas bersubsidi tanpa malu.

Untuk masalah ini, lagi-lagi Disprindagkop Subulussalam diminta turun tangan menertibkan lantaran pangkalan mengaku tidak mampu melakukannya.(*)