Breaking News:

Opini

Dana Otsus dan Kinerja Ekonomi Aceh

ALOKASI Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang sangat penting artinya bagi pembangunan Aceh

Editor: bakri
Dana Otsus dan Kinerja Ekonomi Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr. MUHAMMAD NASIR, M.Si., M.A Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, alumni Georgia State University, USA ,dan Universitaet Bonn, Jerman

OLEH Dr. MUHAMMAD NASIR, M.Si., M.A Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, alumni Georgia State University, USA ,dan Universitaet Bonn, Jerman

ALOKASI Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang sangat penting artinya bagi pembangunan Aceh. Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), tujuan pemberian dana Otsus adalah untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan data dari Bappeda Aceh (2019), selama periode 2008 sampai dengan 2019 Dana Otsus yang diterima Aceh secara akumulasi mencapai Rp 72,825 triliun. Secara akumulasi dananya relatif besar. Angka ini belum termasuk Dana Otsus Tahun 2020 dan 2021.

Dari segi kuantitas, dana Otsus yang diterima dari tahun ke tahun tergolong besar dan signifikan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan juga pendapatan bagi Aceh. Sedangkan dari segi alokasi, selama periode 2008 sampai dengan 2019, dana Otsus masih dominan diperioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian lainnya untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sosial, dan keistimewaan Aceh.

Keberadaan dana Otsus dengan jumlah yang signifikan diharapkan bisa memacu pembangunan ekonomi daerah. Jika kita melihat tujuan pembangunan secara teoritis adalah untuk: (1) mengurangi disparitas antardaerah dan antarsub-daerah serta antarwarga masyarakat, (2) memberdayakan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan, (3) menciptakan atau menambah lapangan kerja, (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta (5) mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan menurut Todaro (2011) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi”, ada tiga tujuan pembangunan yaitu: (1) peningkatan standar hidup setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, (2) penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri setiap orang, dan (3) peningkatan kebebasan/demokrasi bagi setiap orang.

Pembangunan ekonomi daerah termasuk juga Aceh menghadapi beberapa tantangan secara umum yaitu: (1) meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, (2) dipasritas dalam pola persebaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), (3) meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dalam jangka panjang, (4) alih fungsi lahan produktif menjadi pemukiman, (5) meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi, serta tantangan lainnya.

Dalam hal pembangunan ekonomi Aceh, beberapa indikator ekonomi makro perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota di Aceh yaitu: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Indikator-indikator ekonomi makro tersebut juga saling berkaitan satu sama lainnya, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi ikut mengurangi pengangguran, pengangguran yang rendah berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan, inflasi yang tinggi berpengaruh pada pengurangan pengangguran (sesuai Okun’s Law).

Isu kemiskinan selama periode Otonomi Khusus di Aceh menjadi perhatian banyak pihak terutama dengan melihat kinerja Pemerintah Aceh dalam hal pengurangan kemiskinan setiap tahunnya. Menurut data BPS Aceh (2021), jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2020 adalah sebanyak 833.910 orang atau dalam persentase sebesar 15,43 persen.

Dengan persentase kemiskinan sebanyak 15,43 persen menempatkan Aceh pada posisi termiskin di Sumatera berdasarkan data tersebut. Posisi kemiskinan Aceh yang masih relatif tinggi di Sumatera pada tahun 2021 ini perlu menjadi catatan bagi perbaikan kinerja ekonomi Aceh di tahun-tahun mendatang.

Menurut penulis, kuncinya pada kebijakan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Belanja APBA perlu lebih dioptimalkan pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved