Breaking News:

Berita Aceh Barat Daya

Eks Lahan PT Cemerlang Abadi Segera Dibagikan, Bupati Abdya Gelar Pertemuan dengan BPKP dan BPN

Pembagian eks lahan Hak Guna Usaha PT Cemerlang Abadi (HGU PT CA) yang berlokasi Gampong Cot Seumantok dan Simpang Gadeng akan segera dilakukan

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Muhammad Hadi
For Serambinews.com
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH bersama Forkopimkab menggelar pertemuan dengan pihak BPKP Aceh dan Kanwil BPN Aceh, Senin (4/10/2021) di aula BPKP Aceh, Banda Aceh. 

Agar persoalan eks HGU PT CA itu tuntas, Akmal meminta BPN agar mendukung langkahnya, dan segera mengeluarkan titik koordinat, sehingga tanah tersebut bisa dibagikan segera. 

Baca juga: Dandim Bersama Forkopimda Aceh Selatan Ikuti Peringatan HUT ke-76 TNI Secara Virtual di Makodim

Terlebih, lanjutnya, desakan dari sejumlah pihak untuk membagikan lahan itu sangat banyak. Ia khawatir, jika tanah itu tidak segera dibagikan, akan berpotensi konflik seperti beberapa tahun silam.

“Kalau memang semua pihak serius, saya siap tahan badan, karena yang kita jalankan adalah putusan Menteri dan sudah sesuai aturan,” pungkasnya.

Dukung Langkah Bupati

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dalam pertemuan yang turut hadir wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, dan Kepala PN Blangpidie itu, mendukung langkah yang dilakukan oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH tersebut.

“Kita sangat dukung langkah baik ini, apalagi reformasi agraria ini, merupakan program presiden,” ujar Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya.

Selain itu, sebutnya, hasil koordinasi pihaknya dengan BPN Aceh, tanah objek reforma agraria seluas 4551 ha tidak ada masalah lagi, sehingga Pemda sudah dapat melakukan persiapan untuk pelaksanaan, salah satunya mempersiapkan calon penerima.

Baca juga: Dibuka Abusyik, Ulama Pidie Hingga TNI, Polisi dan Jaksa Bahas Bahaya Judi Online dan Hukumnya

“Saya rasa, pembagian lahan eks PT CA hanya menunggu waktu saja, maka dari itu perlu suport semua pihak, karena putusan MA sudah inkrah, kendalanya pihak BPN belum menerima salinannya saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan pada 28 September lalu. 

Amar putusan  mengabulkan kasasi Menteri ATR/Kepala BPN RI  atau menolak gugatan yang diajukan PT CA, terkait permintaan pembatalan surat keputusan (SK) perpanjangan HGU yang diterbitkan oleh Menteri ATR/ kela BPN RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved