Nasib Guru Honorer di Pedalaman Aceh Utara, Tetap Mengajar Meski Sudah Diputus Kontrak

Sedangkan jumlah guru PNS di Aceh Utara yang mengajar mulai dari TK sampai SMP sebanyak 3.861 orang. Kendati jumlah guru PNS lebih banyak, namun mayoritas mereka mengajar di perkotaan atau di pusat kecamatan. Sedangkan di kawasan pedalaman diisi mayoritas guru honorer.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Aceh Utara, Jamaluddin MPd, kepada Serambi mengaku sudah mencoba mengantisipasi persoalan terbatasnya anggaran itu, yakni dengan meminta para kepala sekolah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membolehkannya.

“Sifat penggunaan dana BOS tersebut itu sangat fleksibel, asal tidak tumpang tindih. Jadi kepala sekolah itu dapat menggunakan dana tersebut untuk biaya honor guru honorer di sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin juga membenarkan jika Aceh Utara masih kekurangan guru, karena sudah lama pemkab tidak mengusulkan penambahan melalui seleksi Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara di sisi lain, guru yang pensiun setiap tahun terus bertambah.

Pihaknya juga sudah berupaya mendistribusikan guru agar lebih merata, supaya tidak terjadi penumpukan seperti sebelumnya. “Sekarang tidak ada lagi penumpukan guru di pusat kota, karena sudah kita distribusikan dengan merata. Bahkan sekarang ada guru yang harus mencari sendiri jam belajar ke sekolah lainnya agar mencapai jam mengajarnya sesuai yang ditentukan,” katanya.

Tetap Mengajar

Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Tahun ke atas (GTKHNK 35+) Provinsi Aceh, Bahrul Kiram, SPdI MKomI mengaku baru tahu bahwa kontrak guru honorer di Aceh Utara telah berakhir setelah membaca media. “Kendati tidak digaji, mereka tetap mengajar, karena kalau mereka tidak mengajar, bisa macet proses belajar mengajar di sekolah, karena guru honorer lebih ramai dibandingkan PNS,” ujarnya.

“Mereka mengajar karena kemungkinan sudah mencintai pekerjaan dan sudah memiliki hubungan dengan muridnya, sehingga tetap mengajar meski tak digaji,” tambah Bahrul.

Para guru tersebut menurut dia, juga khawatir terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak didiknya. Karena kalau mereka tidak mengajar, belum tentu ada guru honorer lain yang bersedia datang ke sekolah tempat mereka mengajar selama ini. “Kita sudah sampaikan permasalahan ini ke Pimpinan DPRK agar mendapat perhatian,” tuturnya.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat SE, saat dikonfirmasi Serambi, menjelaskan, DPRK sebelumnya sudah mengusulkan kepada Pemkab agar gaji honorer untuk Agustus-Desember 2021 dimasukkan dalam APBK Perubahan. “(Tapi) Pemkab menyebutkan tidak ada sumber anggaran yang dapat dialihkan untuk gaji guru honorer,” ungkap Arafat.

Dia juga sudah menanyakan kemungkinan pengalihan sebagian kecil dana penanganan covid untuk gaji guru honorer. Tapi karena tidak dibenarkan secara aturan, maka dana tersebut tak bisa dialihkan. Padahal dana yang dibutuhkan tidaklah besar. Kalau dirincikan sekitar Rp 10.000 per hari, cukup untuk menutupi biaya BBM yang digunakan para guru ke sekolah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya.

Lalu bagaimana untuk kebutuhan yang lain? “Ini harus dipikirkan oleh Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujar Arafat.

Dia berharap ke depan persoalan pendidikan harus menjadi perhatian serius dari Pemkab, sehingga hal-hal ini seperti ini cepat teratasi sebelum terjadi. Sebab apabila jika para guru honorer tak sanggup datang ke sekolah karena tak ada biaya transportasi, maka proses belajar mengajar di Aceh Utara dipastikannya bisa berhenti.(*)