Breaking News:

Berita Aceh

9 Pejabat Aceh Dipanggil KPK, Tiga Diantaranya Pimpinan DPRA, Terkait Proyek Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pejabat Aceh untuk dimintai keterangannya terkait dugaan tindak pidana proyek-proyek pengadaan

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pejabat Aceh untuk dimintai keterangannya terkait dugaan tindak pidana proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2019-2021. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pejabat Aceh untuk dimintai keterangannya terkait dugaan tindak pidana proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2019-2021.

Kali ini ada sembilan pejabat yang sudah disurati untuk hadir ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Tiga diantaranya pimpinan DPRA yaitu Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian, dan Wakil Ketua III Safaruddin. 

Selanjutnya, ada tiga anggota DPRA saat ini, Ihsanuddin MZ, Zulfadli, dan Irwan Djohan serta Sekretaris DPRA Suhaimi.

Baca juga: 10 Penjudi Chip di Pidie Telah Dicambuk, Polisi Malah Tangkap Lagi Satu Tersangka Agen Judi Online

KPK juga memanggil dua mantan anggota DPRA, Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA periode 2014-2019) dan Tgk Anwar Ramli (Ketua Komisi IV DPRA periode 2014-2019).

Pimpinan DPRA yang dikonfirmasi usai rapat paripurna, Jumat (22/10/2021) mengaku sudah mengetahui adanya pemanggilan KPK.

Dalimi dan Hendra Budian akan diperiksa pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB.

Esoknya, Rabu, 27 Oktober 2021 giliran Safaruddin yang diperiksa pukul 09.30 WIB.

Baca juga: Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT KPK di Riau, Ini Kronologi Lengkapnya

Dari informasi yang dihimpun Serambinews.com, ada 19 orang lagi yang akan dipanggil KPK dengan waktu yang berbeda

"Mulai dari anggota DPRA aktif, mantan ketua Banggar dan anggota Banggar. Kemudian pihak ULP, Kadis Perhubungan dan Bappeda serta dinas keuangan," sebut sumber Serambinews.com. 

Pemanggilan itu untuk memintai keterangan seputar proyek-proyek pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, proyek multy years, serta appendix.(*)

Baca juga: Anggota TNI Meninggal Dunia Ditabrak Tronton di Jalan Sarah Teube Aceh Timur

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved