Ada Keanehan Terkait Rencana Garuda Diganti Pelita, Kementerian BUMN Diminta Tidak Buru-buru

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menyatakan, tidak setuju atas wacana penutupan bisnis Garuda Indonesia untuk dialihkan ke Pelita Air.

Serambi Indonesia
Pesawat Garuda Indonesia saat lepas landas di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Isu mengenai PT Pelita Air Service (PAS) yang akan disiapkan menggantikan PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai maskapai berjadwal nasional terus menyeruak.

Persiapan Pelita Air sebagai maskapai berjadwal nasional ini disiapkan guna mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani Garuda tidak mulus jalannya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menyatakan, tidak setuju atas wacana penutupan bisnis Garuda Indonesia untuk dialihkan ke Pelita Air.

Menurut dia, nama Garuda itu adalah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia di mata dunia aviasi, sehingga baiknya tetap dipakai.

"Saya dapat pesan dari ketua umum saya, pertahankan itu, pakai nama Garuda, Garuda airlines, dan lainnya. Kalau namanya Pelita, sudah tidak kebanggaan lagi," ujarnya, Selasa (26/10/2021).

Selanjutnya, dia menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga sebaiknya tidak begitu saja menutup Garuda Indonesia.

"Ini menteri BUMN tutup ini, tutup ini, tidak bisa seperti itu. Kalau dialihkan ke manajemen lain, namanya tetap Garuda, jangan jadi Pelita," kata Abdul.

Baca juga: Pelita Air Digadang-gadang Jadi Pengganti Garuda Indonesia, Ini Sejarahnya

Baca juga: Yahoo Terpaksa Tutup Kolom Komentar, Ada Belasan Ribu Komentar Menentang Pernikahan Putri Mako

Baca juga: Soal Tak Bawa Borgol Saat Buntuti Laskar FPI, Ini Alasan Saksi Dalam Sidang Kasus Unlawful Killing

Di sisi lain, dia menambahkan, sebenarnya perusahaan pelat merah dengan performa keuangan mengenaskan bukan hanya Garuda Indonesia saja.

"Kasus BUMN tidak hanya Garuda Indonesia ini. Ada BUMN lain bangkrut karena pengelolaan yang lama," ujarnya.

Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo sebelumnya menyebut progress negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.

Namun hingga saat ini proses negosiasi tersebut masih berjalan alot.

Ia juga menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional. Dia pun beralasan meskipun Garuda Indonesia bisa diselamatkan, nyaris mustahil Garuda Indonesia bisa melayani lagi penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa.

Oleh karena itu, untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini pemerintah memprioritaskan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sebisa mungkin lewat negosiasi dengan para lessor atau perusahaan penyewa pesawat.

"Soal opsi mengenai Pelita itu nanti lah ya, yang utama sebenarnya adalah kita sekarang berusaha, terus berjuang untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda, itu yang utama," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved