Kota Langsa Kembali Raih WTP, Sudah 8 Kali Berturut, Ini Tanggapan Wali Kota dan Pesan Kakanwil DJP

Penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kakanwil DJP Provinsi Aceh, Syafriadi, SE, MEC, PHD, di Ruang Rapat Wali Kota Langsa, Rabu (27/10/2021). 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, menerima piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. 

Penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kakanwil DJP Provinsi Aceh, Syafriadi, SE, MEC, PHD, di Ruang Rapat Wali Kota Langsa, Rabu (27/10/2021). 

Acara ini yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, Opini Laporan Keuangan, Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kemudian Indeks Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Acara ini dihadiri Sekda Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid, Kepala KPPN Langsa, Isulinda Perangin-angin, SE, Kepala BPKD, Amri Alwi, SE, Kepala Bappeda, M Darfian, ST, Inspektur, Syahrial, S.E, Ak.

Kemudian Kepala DPMG , Al Azmi, SSTP, MAP, dan berapa kepala OPD lainnya yang menerima DAK fisik. 

Baca juga: Pemko Langsa Kembali Buka Seleksi Terbuka 4 Jabatan Kepala Dinas dan Badan 

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, mengatakan, atas nama Pemko Langsa beserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang telah berkenan hadir langsung memberikan piagam penghargaan WTP Kepada Pemko Langsa.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena telah memercayakan dan memberikan piagam penghargaan opini WTP secara langsung kepada Kota Langsa," ujarnya.

Toke Seum menambahkan, Pemko Langsa telah delapan kali berturut-turut menerima Opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2013 - 2020 dan semoga Opini WTP ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, S.E, M.EC, PH.D, mengatakan pemberian piagam penghargaan opini WTP, dan pelaksanaan FGD ini terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa.

Kemudian realisasi APBD, opini laporan keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran serta indeks kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan pihaknya datang langsung selain untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Langsa, juga ingin menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan RI.

Baca juga: VIDEO Ratusan Warga Antusias Ikuti Vaksinasi yang Digelar Binda Aceh dan Pemko Langsa

Kemudian juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada Pemko Langsa atas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2020 yang dalam kondisi yang tidak mudah.

Namun tetap mampu menyusun dan menyajikan Laporan keuangan dengan baik dan sudah mendapat opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dikatakannya, ada empat hal yang menjadi tantangan setelah memperoleh Opini WTP, yaitu pertama mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Kedua, menyelesaikan seluruh temuan BPK, oleh karena itu harus betul betul dipastikan tidak ada temuan berulang.

Ketiga, memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis, dan yang keempat adalah memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemko Langsa Terima Bantuan Pemerintah Aceh Untuk Korban Bencana

Syafriadi menambahkan, ada beberapa rekomendasi terkait kinerja pelaksanaan anggaran di daerah antara lain realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) harus terserap maksimal.

Untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah serta perlu dilakukan penyerapan DAK fisik dan Dana Desa.

Kemudian, terkait dengan Opini Laporan Keuangan, dijelaskannya, bahwa kualitas laporan keuangan harus terus ditingkatkan. 

Dengan demikian opini WTP dapat dipertahankan dan memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis dalam penyusunan kebijakan.

Mengenai kinerja pelaksanaan anggaran dan kesehatan keuangan Pemda, Syafriadi mengatakan perlunya optimalisasi pendapatan pajak daerah dan penyerapan dana TKDD.

Selain itu, juga perlunya meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap,peningkatan kualitas penganggaran.

Kemudian perlunya aklerasi realisasi pendapatan dan belanja sejak awal tahun anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan perlunya menggali potensi PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

"Untuk kesehatan keuangan Pemda, perlunya menggali potensi PAD untuk meningkatkan keuangan daerah agar mandiri serta perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat menambah kapasitas produksi dan meningkatkan nilai produk masyarakat. (*)