37 Juta UMKM Dikelola Perempuan, Pemerintah Dorong Maksimalkan Potensi Digital dan Sertifikasi Halal

Dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, 99% didominasi oleh UMKM, yaitu sebesar 64,2 juta pelaku usaha.

SERAMBINEWS.COM - Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Hal ini dapat terlihat dari kemampuan UMKM yang berkontribusi sebesar 60,51% bagi PDB, menyerap 96,92% tenaga kerja, serta menyumbang 15,65% ekspor non migas.

Dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, 99% didominasi oleh UMKM, yaitu sebesar 64,2 juta pelaku usaha.

Dari jumlah tersebut, 37 juta UMKM di Indonesia dikelola perempuan.

Oleh karena itu perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam partisipasinya untuk menggerakkan roda perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini dalam arahannya mewakili Presiden RI dalam Forum Khadijah bertajuk “Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM” 

Acara ini dilaksanakan di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Pelaku UMKM Butuh Modal Usaha tanpa Bunga?Pinjam di ACT Melalui WM-UMI, Kini Hadir di Aceh Selatan 

“Kaum perempuan yang memang secara naluri memiliki keinginan untuk survive bagi keluarganya sehingga mendorong mereka menjadi entrepreneur,” ujar Airlangga Hartarto. 

Hal ini sebagaimana dikutip Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam siaran pers yang dimuat di website www.ekon.go.id

Airlangga menyebutkan dibanding dengan rata-rata dunia, perempuan Indonesia memiliki rasio kepemilikan usaha yang lebih tinggi.

Data dari Google dan Kantar pada tahun 2020 menunjukkan saat ini respon perempuan-perempuan di Indonesia semakin positif untuk berwirausaha.

Di mana jumlah perempuan di Indonesia yang telah berwirausaha sebanyak 49%, dan perempuan yang ingin berwirausaha pada masa yang akan datang sebanyak 45%.

Perempuan yang memanfaatkan digital juga cukup banyak yaitu sekitar 35% dari seluruh penjualan online Indonesia.

Terkait dengan penjualan secara online, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan usahanya.

Baca juga: 16.741 Pelaku UMKM di Aceh Selatan Terima BPUM, Ini Link dan Syarat Pencairan di Bank Aceh Syariah

Di mana diperkirakan baru sebanyak 24% UMKM yang telah menggunakan e-commerce dalam melakukan pemasaran produknya.

Potensi ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp 1.738 triliun.

Saat ini jumlah penggunaan telepon seluler di Indonesia sebanyak 345,3 juta unit, lebih besar dari jumlah populasi penduduk. Sementara itu terdapat pengguna internet aktif sebanyak 202,6 juta jiwa.

Dengan demikian salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM termasuk kaum perempuan  adalah dengan melakukan transformasi usaha melalui pemanfaatan teknologi digital.

Namun, peralihan pemanfaatan teknologi digital tidak dapat dilakukan begitu saja, namun perlu diiringi dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, serta literasi digital agar mampu melakukan transaksi daring secara optimal.

Digitalisasi merupakan sesuatu yang perlu didorong terutama di tengah berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang sering disebut “fenomena ekonomi minim pertemuan tatap muka” atau "Less Contact Economy" dimana teknologi digital berperan sentral untuk menunjang aktivitas masyarakat dan menghubungkan interaksi antar-manusia.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Dukung Peningkatan Keterampilan Digital UMKM di ASEAN

Menko Airlangga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, NTB.

Terdapat salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang dapat meningkatkan omzet usahanya dengan memanfaatkan digitalisasi.

“Dengan mengikuti Kartu Prakerja yang bersangkutan belajar mengikuti promosi, perbaikan packaging, bagaimana memotret dan memasukkan ke dalam e-commerce, dan alhamdullilah omzetnya naik jadi 30 juta per bulan,” ujar Menko Airlangga.

Selain pentingnya transformasi digital, saat ini gaya hidup halal juga mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional.

Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia mencapai USD 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3,2 triliun pada 2024, dengan angka kumulatif pertumbuhan mencapai 6,2% per tahun.

Tingginya angka tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia yang mencapai 1,8 miliar penduduk, dan diprediksi akan mencapai 27,5% dari total penduduk dunia pada tahun 2030.

UMKM di Indonesia perlu turut andil dalam membaca peluang tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan kebijakan dan program kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM.

Pemerintah juga telah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMK sebagaimana diamanatkan pada UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dimana sertifikasi JPH bagi UMK dapat dilakukan dengan pernyataan pelaku UMK (self-declare) didasari standar halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Rangkaian acara Forum Khadijah diisi dengan Grand Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI).

Pembacaan deklarasi yang dibacakan oleh Ketua Umum PPUMI, Pusat Munifah Syahwani yang berisi concern kepada ekonomi umat, ekonomi rakyat dan khususnya ekonomi perempuan. 

Kemudian dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka akselerasi sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang dilakukan antara PPUMI, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, dan BPJPH.

Setelahnya, dilakukan pencanangan sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia yang diikuti dengan High Level Policy Discussion (HLPD), dan Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM secara Nasional.

Turut hadir secara luring dalam acara ini diantaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan Komisaris Utama BSI Adiwarman.

Sementara itu hadir secara daring di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (*/ag/fsr)