Breaking News:

Opini

Merenda Asa Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Oktober 2013, atas prakarsa masyarakat sipil dan DPR Aceh, akhirnya Qanun No 17/2013 tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh

Editor: bakri
Merenda Asa Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu
FOR SERAMBINEWS.COM
Dien Fitrianti Meutia, SH, Pegiat Pendidikan, Konsen pada Isu Perempuan dan Anak

Oleh Dien Fitrianti Meutia, SH, Pegiat Pendidikan, Konsen pada Isu Perempuan dan Anak

Oktober 2013, atas prakarsa masyarakat sipil dan DPR Aceh, akhirnya Qanun No 17/2013 tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh disahkan. Lembaga independen yang diamanatkan rakyat untuk mampu menggali, menghimpun dan mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM berat di Aceh selama kurun 1976-2005 ini merupakan mandat MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

Pada Oktober 2016, tujuh putera-puteri terbaik Aceh dilantik Gubernur Zaini Abdullah sebagai Komisioner KKR Aceh. Hingga Oktober 2021 ini, telah lima tahun para Komisioner KKR Aceh mengerahkan daya dan bakti, mengumpulkan fakta dan mengungkap kebenaran. Mandat utama mereka adalah mendekatkan korban pelanggaran HAM berat kepada hak-hak mereka, serta mengupayakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Kerja-kerja pengungkapan kebenaran adalah kerja-kerja yang berat, tidak sederhana. Apalagi, pelanggaran berat HAM di Aceh terjadi paling sedikit 18 tahun yang lalu.

Sebagian besar korban kekerasan fisik telah memasuki usia lanjut. Pengungkapan kebenaran terkendala ingatan korban dan saksi korban yang telah tergerus waktu. Belum lagi kendala psikologis, juga kesehatan korban, yang tentunya menambah beban KKR.

Kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para komisioner, yang selama lima tahun ini telah menakhodai KKR Aceh dalam kerja-kerja pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Banyak yang telah dicapai, namun lebih banyak lagi yang belum selesai.

Sebagaimana yang dapat kita pantau melalui media massa, saat ini KKR Aceh tengah berada dalam proses rekrutmen komisioner baru. Panitia Seleksi yang terdiri dari para pegiat HAM serta akademisi yang tak diragukan integritasnya, masih bekerja keras mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Kita harapkan rangkaian proses rekrutmen yang cukup berat ini, nantinya akan memunculkan Komisioner KKR Aceh yang sanggup melanjutkan kerja-kerja pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta semakin mendekatkan korban pada haknya.

Dalam masa injury time ini, tantangan yang dihadapi oleh komisioner periode 2021-2026 bertambah dengan harapan pencatatan sejarah secara jujur dan seimbang, untuk kepentingan generasi penerus Aceh selanjutnya.

Menarik untuk dikaji, kualitas seperti apa sesungguhnya yang diperlukan bagi calon Komisioner KKR Aceh ini?

Integritas dan rekam jejak

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved