Penyidik KPK Periksa Kondisi KMP Aceh Hebat 2 Selama Enam Jam di Pelabuhan Ulee Lheue

Amatan Serambi, Safaruddin tiba di Kantor BPKP Aceh pada pukul 09.22 WIB, Ia diantar oleh stafnya menggunakan mobil dinas berpelat merah BL 13. Mengenakan baju putih dan celana hitam, serta memakai tas ransel hitam, Safaruddin turut membawa sejumlah dokumen di tangannya. Safar sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait dokumen yang dibawanya. "Kita tidak punya dokumen appendix," jawab Safar saat dicegat awak media. "Ini hanya dokumen yang diminta penyidik," timpalnya dan kemudian langsung masuk ke ruangan kantor tersebut

Wartawan menanti Safaruddin keluar untuk istirahat, shalat, dan makan siang pada pukul 12.30 WIB. Sayangnya, Safaruddin tidak keluar. Safaruddin baru keluar dari Kantor Perwakilan BPKP Aceh setelah sekitar tujuh jam dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Ia juga bersedia menjawab wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi.

Safaruddin meminta siapapun agar tidak langsung menyimpulkan sendiri terkait permintaan keterangan oleh KPK kepada dirinya dan beberapa anggota DPRA lain. "Di Media sosial berkembang sekan-akan kami yang dimintai keterangan sudah bersalah. Itu harus diklarifikasi," katanya.

Ia menjelaskan, permintaan keterangan oleh penyidik KPK kepada dirinya hampir sama dengan beberapa orang sebelumnya. "Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Banyak pertanyaan. Semuanya kita jawab sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Semuanya sudah kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui," ungkap Safaruddin.

Dia juga mengklarifikasi terkait isu posisi DPRA dalam pemeriksaan ini. "Berkembang, seakan-akan DPRA di posisi mana, ya intinya DPRA ikut mendukung kerja KPK dan saya datang ke sini mendukung kerja-kerja KPK. Tentunya kita harapkan Aceh semakin baik ke depan dengan adanya pengawasan penegak hukum, termasuk KPK," ujarnya.

Saat ditanyai ada berapa pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK kepada dirinya, Wakil Ketua Safaruddin mengaku banyak. "Banyak, saya lupa ada berapa. Pertanyaannya mengalir dengan diskusi saja," ucap dia.

Safaruddin mengaku ditanyai soal Kapal Aceh Hebat, salah satu dugaan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK di Aceh. "Materi pertanyaan hampir sama dengan yang lain. Soal Kapal Aceh Hebat juga ada. Cuma karena tidak menyangkut di periode kita, jadi agak terbatas pertanyaan itu. Pertanyaan lain banyak hal terkait perencanaan penganggaran setiap tahun, lebih banyak soal tugas dan fungsi kami," katanya.

Ditunggu tim pendukung

Penyidik KPK, kemarin, juga memeriksa Anggota DPRA, Zulfadhli, Informasi yang dihimpun Serambi, Zulfadhli dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi IV DPRA Tahun 2018. 

Zulfadhli tiba di Kantor Perwakilan BPKP Aceh tak lama setelah Safaruddin tiba. Ia sampai di kantor tersebut sekitar pukul 09.30 WIB. Zulfadhli sempat melambaikan tangan ke arah wartawan, dan kemudian langsung masuk ke Kantor Perwakilan BPKP Aceh.

Amatan Serambi, Zulfadhli diantar oleh timnya hingga tiga mobil. Timnya itu juga menunggu hingga Zulfadhli selesai dimintai keterangan. Sayangnya, Serambi tidak sempat mewawancarai Zulfadhli karena setelah selesai dimintai keterangan oleh penyidik KPK, ia langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian meninggalkan Kantor BPKP pada pukul 16.51 WIB.

Pantauan Serambi, dari enam orang yang dimintai keterangan kemarin, hanya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis, yang sempat keluar dari gedung BPKP pada siang hari untuk shalat Zuhur berjamaah di mushalla milik instansi vertikal tersebut.

Marthunis tampak santai dan senyum kepada rekan-rekan yang dijumpainya sesudah shalat. Sayangnya, Marthunis enggan memberikan komentar saat ditanyai wartawan. "Nanti saja ya," ujar Marthunis sambil berjalan masuk kembali ke Kantor BPKP.

Sesuai data absen yang diperoleh Serambi, selain Safaruddin, Zulfadhli, dan Marthunis, penyidik KPK kemarin juga memintai keterangan dari tiga orang lainnya. Mereka adalah Reza Adiguna (PT BSP), Zulkifli SPd (eks DLH Nagan Raya), dan Hizbul Watan (eks DPMPTSP Nagan Raya).

Seperti diketahui, sejak Senin (25/10/2021), penyidik KPK memintai keterangan terhadap sejumlah pejabat di Aceh terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Salah satunya, terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.