Internasional

Utusan Khusus PBB Temui Komandan Pasukan Paling Ditakuti di Sudan

Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes menemui komandan pasukan paling ditakuti di Sudan. Dia menemui Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo

Editor: M Nur Pakar
()
Utusan Khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes 

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes menemui komandan pasukan paling ditakuti di Sudan.

Dia menemui Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, seorang pemimpin kudeta militer yang terlihat dekat dengan Jenderal Abdel- Fattah Burhan.

Dagalo memimpin Pasukan Pendukung Cepat yang ditakuti di Sudan.

Saat ini, mengendalikan jalan-jalan Khartoum dan memainkan peran utama dalam kudeta.

Dilansir ArabNews, Minggu (31/10/2021), misi transisi PBB untuk Sudan untuk memfasilitasi dialog antara para jenderal tinggi dan pemimpin sipil.

Dia mengatakan ini tetap menjadi satu-satunya jalan menuju solusi damai untuk krisis saat ini.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Sudan Siap Kembalikan Abdalla Hamdok Pimpin Pemerintahan Sipil

Seorang pejabat militer Sudan mengatakan komite nasional yang didukung PBB memulai pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan Burhan.

Pejabat itu mengatakan Hamdok menuntut pembebasan semua pejabat pemerintah dan tokoh politik yang ditangkap sejak kudeta.

Burhan, kata pejabat itu, memberikan persetujuan awal untuk membebaskan sebagian besar dari yang ditahan.

Tetapi menolak pembebasan yang lain, termasuk Khalid Omar, menteri Urusan Kabinet.

Dia mengatakan mereka menghadapi tuduhan menghasut pasukan untuk memberontak.

Sementara itu, PBB mengatakan sedang memantau dengan cermat tanggapan pasukan keamanan pada Sabtu (30/10/2021).

“Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa,” kata Clément Nyaletsossi Voule.

Baca juga: PBB Serukan Penguasa Militer Sudan Pulihkan Pemerintahan Sipil yang Digulingkan

Dia merupakan pelapor khusus PBB tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

Burhan telah mengklaim pengambilalihan itu diperlukan untuk mencegah perang saudara.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved