Breaking News:

Wali Kota Jadi Keynote Speaker Diskusi Publik

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan selamat dan sukses kepada Politeknik Kutaraja yang sudah berusia 4 tahun

Editor: bakri
PROKOPIM SETDAKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, menjadi keynote speaker diskusi publik ‘Penundaan Pilkada dan Arah Pembangunan Daerah’, di Politeknik Kutaraja Banda Aceh, Sabtu (30/10/2021). 

* Aminullah Paparkan Keberhasilan Banda Aceh

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan selamat dan sukses kepada Politeknik Kutaraja yang sudah berusia 4 tahun. Semoga diusianya saat ini, Politeknik Kutaraja dapat menjadi politeknik yang unggul dan melahirkan sarjana-sarjana yang mampu berkompetensi secara global.

Begitu disampaikan Aminullah saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Publik “Penundaan Pilkada dan Arah Pembangunan Daerah”, di Politeknik Kutaraja, Sabtu (30/10/2021). Turut hadir, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Weri, Ketua Yayasan Politeknik Kutaraja, Abdul Manaf, beserta jajaran manajemen, dan para narasumber dalam acara tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada Politeknik Kutaraja yang telah menyelenggarakan diskusi publik dengan tema yang sangat strategis dan refl ektif dalam melihat pembangunan daerah, khususnya Aceh, pasca terjadinya penundaan pilkada,” ucap Wali Kota.

Menurut Aminullah, adanya gagasan dengan tema diskusi publik membuktikan bahwa Politeknik Kutaraja dapat secara aktif merespon berbagai isu terkini yang menjadi perdebatan publik. Wali Kota mengungkapkan, jika berpedoman pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sesungguhnya Aceh dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2022, meskipun Kemendagri sudah menetapkan pilkada serentak pada tahun 2024.

“Di dalam pasal 65 UUPA disebutkan bahwa masa pemilihan Gubernur Aceh, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan lima tahun sekali. Artinya jika kita berpedoman kepada UUPA, maka penyelenggaraan pilkada Aceh dilaksanakan lima tahun sekali atau tahun 2022,” ungkapnya.

Meskipun demikian, kata Aminullah, karena pilkada itu menyangkut dengan kebijakan pemerintah, maka seharusnya ada suatu koordinasi yang kuat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait Aceh dengan Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, bahkan dengan Presiden. Dan sejauh ini, belum terciptanya jalur koordinasi yang tepat, telah membuat nasib pilkada Aceh yang sesuai dengan amanah UUPA menjadi belum jelas.

“Namun demikian, pada saat yang bersamaan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan amandemen Undang- Undang (UU) Pemilu dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Baleg DPR dan pemerintah yang secara khusus membahas persoalan UU Pemilu dan beberapa UU lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya revisi UU Pemilu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021. Semula, perdebatan revisi hanya terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, syarat ambang batas perolehan suara partai politik, hingga pencalonan presiden.

“Namun, belakangan, revisi juga mengarah ke normalisasi pilkada serentak, yang artinya akan ikut mengubah pasal tertentu pada UU 10 tahun 2016,” tambah Wali Kota. Aminullah juga menyebutkan, Pasal 201 ayat (8) UU 10 tahun 2016 menyebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved