Breaking News

Luar Negeri

Kudeta Sudan, Panglima Militer Jenderal Abdel Fattah Perintahkan Pembebasan 4 Menteri yang Ditahan

Pembebasan itu terjadi ketika tentara mengatakan, pembentukan pemerintahan baru sudah dekat.

Editor: Faisal Zamzami
AFP
Abdel Fattah al-Burhan mengadakan konferensi pers di Khartoum pada 26 Oktober 2021 - Panglima militer Sudan mengatakan bahwa pengambilalihan pemerintahan untuk mencegah perang saudara. 

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Kabar terbaru dari kudeta Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al Burhan pada Kamis (4/11/2021) memerintahkan pembebasan empat menteri yang ditahan sejak dia memimpin perebutan kekuasaan militer pekan lalu.

Pembebasan itu terjadi ketika tentara mengatakan, pembentukan pemerintahan baru sudah dekat.

"Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata telah memerintahkan pembebasan Hashem Hassab Alrasoul, Ali Geddo, Hamza Baloul, Youssef Adam," menurut tayangan Sudan TV yang dikutip AFP.

Alrasoul adalah Menteri Telekomunikasi, Geddo mengepalai Kementerian Perdagangan, Baloul adalah Menteri Informasi, dan Adam merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Jenderal Burhan yang menjadi pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan Presiden otokratis Omar Al Bashir pada 2019, pekan lalu membubarkan pemerintah, menahan kepemimpinan sipil, dan menyatakan keadaan darurat.

Tentara Sudan pada Kamis pagi mengatakan, pemerintah baru sedang sedang diproses.

"Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional," kata penasihat media Burhan Taher Abouhaga.

"Pembentukan pemerintah sudah dekat," lanjutnya.

Pembebasan para menteri di tengah kudeta Sudan itu terjadi tak lama setelah panggilan telepon antara Burhan dan Sekjen PBB Antonio Guterres, yang secara pribadi meminta panglima militer untuk memulihkan transisi demokrasi.

Guterres mendorong "semua upaya untuk menyelesaikan krisis politik di Sudan dan segera memulihkan tatanan konstitusional serta proses transisi Sudan", kata pernyataan PBB.

Sudan sejak Agustus 2019 diperintah oleh dewan sipil-militer bersama sebagai bagian dari transisi yang kemudian bergerak menuju pemerintahan sipil penuh.

Perpecahan yang semakin dalam dan ketegangan yang telah lama membara antara militer dan warga sipil merusak transisi tersebut.

Para diplomat Barat menyerukan penjabatan kembali Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi dan UEA mendesak transisi yang dipimpin sipil untuk dipulihkan.

Burhan, jenderal veteran yang bertugas di bawah pemerintahan Bashir selama tiga dekade, bersikeras pengambilalihan tentara itu bukan kudeta Sudan, tetapi sebuah langkah untuk memperbaiki jalannya transisi.

Baca juga: Sekjen PBB Desak Jenderal Sudan Batalkan Pengambilalihan Pemerintahan Sipil

Baca juga: Demonstrasi Menentang Kudeta Militer di Sudan Berlanjut, Pasukan Keamanan Lepaskan Tembakan

 Panglima Militer Pecat 6 Duta Besar

Sebelumnya, Panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memecat enam duta besar Sudan dari jabatan mereka.

Keenam duta besar tersebut masing-masing bertugas di AS, Uni Eropa, Perancis, China, Qatar, dan kepala misi Sudan ke Jenewa.

Pemberhentian keenam duta besar tersebut diumumkan saluran televisi pemerintah pada Rabu (28/10/2021).

Sebelumnya, militer Sudan merebut kekuasaan dari pemerintah transisi pada Senin (25/10/2021) sebagaimana dilansri Al Arabiya.

Setelah itu, Burhan memerintahkan pembubaran pemerintah dan menyatakan keadaan darurat.

Sang jenderal mengatakan, dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk mencegah pecahnya perang saudara di negara itu.

Kudeta tersebut ditanggapi aksi protes dengan ribuan orang turun ke jalan. Beberapa orang tewas ketika bentrok dengan pasukan keamanan.

Burhan juga sempat menahan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dengan alasan demi keselamatannya. Setelah itu, Hamdok dibebaskan.

Kendati demikian, sejumlah menteri dan beberapa pemimpin sipil lainnya masih ditahan militer Sudan.

Barat meminta agar pemerintah Hamdok segera dipulihkan. Mereka menekankan hanya mengakui Hamdok dan kabinetnya sebagai pemimpin konstitusional Sudan.

Uni Afrika juga menangguhkan Sudan pada Rabu sampai pemerintahan sipil dipulihkan.

Persatuan negara-negara Afrika itu menolak kudeta militer dan menyebutkan sebagai perebutan kekuasaan yang tidak konstitusional.

Baca juga: Lakukan Inovasi, Bappeda Aceh Singkil dan Yayasan Aceh Hijau Gelar Musrembang Remaja

Baca juga: Kepala Ibu Guru Pecah Dieksekusi Dengan Batu Koral, Kalung dan Gelang Emas Dibawa Kabur Pelaku

Baca juga: Mahasiswi UNRI Dilecehkan Dosen Pembimbing Malah Diintimidasi oleh Ketua Jurusan dan Rekan Dosen

Kompas.com: Kudeta Sudan, Jenderal Perintahkan Pembebasan 4 Menteri yang Ditahan

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved