Eropa Prihatin Atas Keputusan Israel Menetapkan Kelompok Sipil Palestina Sebagai Organisasi Teroris

SERAMBINEWS.COM, ZURICH - Sebanyak lima negara besar Uni Eropa menyampaikan keprihatinan serius ke Israel.

Eropa sangat prihatin atas keputusan Israel terhadap enam organisasi masyarakat sipil Palestina sebagai kelompok teroris.

Keprihatinan itu disampaikan seusai Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin (8/11/2021) akan mencari informasi lebih lanjut dari otoritas Israel.

Khususnya, tentang alasan Israel menetapkan kelompok sipil itu sebagai organisasi teroris.

Dewan beranggotakan 15 orang tidak mengambil tindakan setelah konsultasi tertutup, seperti dilansir AP.

Tetapi Estonia, Prancis, Irlandia, Norwegia dan Albania, yang akan bergabung dengan DK PBB pada Januari 2022 bersikap lain.

Baca juga: Bocah Palestina Berusia 13 Tahun Meninggal Dunia Ditembak Pasukan Israel di Tepi Barat

Mereka mengatakan daftar itu memiliki konsekuensi yang luas bagi organisasi Palestina, baik dalam hal politik, hukum maupun keuangan.

Mereka mengatakan akan mempelajari dengan cermat informasi yang diberikan oleh Israel atas dasar penunjukan tersebut.

“Masyarakat sipil memiliki kebebasan mendasar sebagai landasan demokrasi terbuka,” kata pernyataan yang dibacakan oleh Duta Besar Estonia untuk PBB Sven Jurgenson

“Masyarakat sipil memberi kontributor penting bagi pemerintahan yang baik," tambahnya.

Dikatakan, termasuk hak asasi manusia, hukum internasional, nilai-nilai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk Israel dan Palestina.

“Ini juga berkontribusi pada upaya perdamaian dan membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina,” kata pernyataan itu.

Bulan lalu, Israel mengatakan enam organisasi hak asasi manusia Palestina terkait dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina.

Disebutkan, memiliki keterkaitan dengan gerakan politik kiri sekuler dengan sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel.

Israel dan negara-negara Barat menganggap PFLP sebagai organisasi teroris.

Baca juga: Israel Ingin Bungkam Penentang Rezim Apartheid, Mengekang Dukungan Untuk Warga Palestina

Tetapi dokumen rahasia Israel yang merinci dugaan hubungan antara kelompok hak asasi manusia Palestina dan PFLP hanya berisi sedikit bukti nyata.

Bahkan, telah gagal meyakinkan negara-negara Eropa untuk berhenti mendanai kelompok tersebut.

Enam kelompok, beberapa di antaranya memiliki hubungan dekat dengan kelompok hak asasi manusia di Israel dan luar negeri, menyangkal tuduhan tersebut.

Mereka mengatakan sebutan teror ditujukan untuk memberangus kritikus setengah abad pendudukan militer Israel atas Palestina untuk negara masa depan mereka.

Kelompok-kelompok yang ditunjuk sebagai teroris yakni hak asasi manusia Al-Haq, kelompok hak Addameer, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina.

Kemudian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Komite Persatuan Perempuan Palestina dan Komite Persatuan Kerja Pertanian.

Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, mengatakan kepada wartawan adalah hal yang baik.

Dimana, anggota Dewan Keamanan tidak membeli bukti Israel, enam kelompok Palestina adalah organisasi teroris.

Ada juga hal yang baik, Israel tidak berhasil menciptakan ketakutan di antara anggota dewan, kelompok tersebut terkait dengan teroris.

“Kami menyambut baik pembelaan organisasi masyarakat sipil di antara rakyat Palestina,” katanya.

Lima negara Eropa juga meminta pemerintah Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem timur.

Kemudian, tidak melanjutkan tender untuk sekitar 4.300 unit rumah di pemukiman Israel.

Mereka menunjuk pada resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada Desember 2016.

Baca juga: Misi Diplomatik AS untuk Palestina di Jerusalem Bakal Dibatalkan, Seusai Permintaan Israel

Dimana, dikatakan, permukiman ilegal menurut hukum internasional merupakan hambatan besar untuk mencapai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Mansour mengatakan penentangan terhadap permukiman dari Eropa dan lainnya di dewan 15 anggota sebagai hal positif.

Tetapi tidak cukup karena yang dibutuhkan adalah implementasi resolusi oleh Dewan Keamanan.(*)