Rabu, 3 Juni 2026

Internasional

DK PBB Sesalkan Kekerasan Militer Terus Berlanjut di Myanmar, Krisis Kemanusiaan Mulai Terlihat

Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyesalkan kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar.

Tayang:
Editor: M Nur Pakar
AP
Sejumlah demonstran menyerukan boikot terhadap sistem pendidikan di bawah pemerintahan junta militer di kotapraja Tarmwe, Yangon, Myanmar, Rabu (10/11/2021). 

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar.

Dilaporkan, tentara Myanmar tampaknya melakukan serangan besar-besaran di baratlaut negara itu.

Padahal, sudah ada peringatan, krisis kemanusiaan di seluruh negara itu akan memburuk secara tajam.

Khususnya, kekurangan makanan dan sistem kesehatan masyarakat yang buruk.

Dilansir AP, Kamis (11/11/2021), pernyataan pers DK PBB memiliki bobot yang lebih ringan daripada resolusi resmi.

Tetapi, dapat berfungsi sebagai cara mencapai konsensus di antara anggota Dewan Keamanan.

Badan tersebut tampaknya dibatasi untuk mengambil tindakan yang lebih serius.

Baca juga: Pejuang Bersenjata Muslim Rakhine Bentrok dengan Pasukan Junta Militer Myanmar

Karena dua anggota tetap DK PBB, Rusia dan China, menjalin hubungan hangat dengan pemerintah Myanmar saat ini.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021, menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Pengambilalihan itu disambut dengan protes publik yang meluas, tetapi diredam dengan kekuatan militer yang mematikan.

Sebagai tanggapan, oposisi bersenjata terhadap pemerintahan militer telah muncul.

Beberapa pakar PBB telah memperingatkan, negara Asia Tenggara itu berisiko jatuh ke dalam perang saudara.

Pernyataan Dewan Keamanan, yang dikeluarkan pada Rabu (10/11/2021) malam di New York menyerukan akses bantuan kemanusiaan lebih luas di Myanmar.

Baca juga: Utusan PBB Sebut Perang Saudara Telah Menyebar di Myanmar

Situasi keamanan di Myanmar telah menyulitkan lembaga bantuan mendapatkan izin dari pemerintah untuk beroperasi di daerah terpencil.

Pada Senin (8/11/2021), PBB mendesak pemimpin junta militer Myanmar memberikan akses tanpa hambatan kepada 3 juta warga yang membutuhkan bantuan.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved