Imbas Kritik Jokowi, Fadli Zon Ditegur Gerindra dan Prabowo, Greenpeace Dipolisikan

SERAMBINEWS.COM - Belakangan tengah ramai dibincangkan kabar kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dua tokoh menjadi sorotan, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon dan Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.

Fadli Zon, dalam hal ini mengkritik Jokowi saat meresmikan Sirkuit Mandalika dihubungkan dengan banjir di Sintang.

Sementara, Leonard Simanjuntak mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di Konferensi COP26 beberapa waktu lalu.

Keduanya pun mendapat imbas atas kritiknya itu.

Pimpinan Gerindra mengaku bahwa Fadli Zon mendapat teguran dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan kritik Greenpeace berujung pelaporan kepada Kepolisian.

Inilah fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com dari dua kasus kritik ke Jokowi berikut imbasnya.

1. Fadli Zon Kena Tegur Prabowo

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menyindir Presiden Joko Widodo via Twitter lantaran sibuk meresmikan Sirkuit Mandalika saat banjir bandang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

  
Twit Fadli Zon beruah kritikan balik hingga teguran langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, seperti dilihat, Sabtu (13/11/2021).

Seperti diketahui, banjir yang menerjang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, memang terjadi lebih dari dua pekan.

Banjir Sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam.

Nah, tidak seperti biasanya, sindiran Fadli Zon kali justru berbuah teguran dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan bahwa teguran yang diberikan kepada Fadli Zon berasal dari arahan sang ketua umum Prabowo Subianto. 

Habiburokhman mengatakan teguran merupakan arahan Prabowo namun disampaikan ke Fadli Zon melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

"Ya (sesuai arahan Pak Prabowo). Tapi (disampaikan) melalui Pak Sekjen Ahmad Muzani," kata Habiburokhman, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/11/2021).

Sebelumnya diberitakan, Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan sindiran Fadli Zon tidak mewakili sikap Fraksi ataupun Partai Gerindra. 

"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/11/2021).

Habiburokhman memastikan Gerindra telah memberikan teguran kepada anggota Komisi I DPR RI tersebut. 

Selain itu, Gerindra turut menyampaikan permohonan maaf jika pernyataan kadernya justru membuat tidak nyaman sejumlah pihak.

"Kepada beliau (Fadli Zon) sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ucapnya. 

Teguran kepada Fadli Zon pun, disebut Habiburokhman adalah hal yang biasa jika memang yang bersangkutan melontarkan pernyataan yang dirasa kurang tepat.

Tak hanya Fadli Zon, dia menyebut seluruh kader pun akan ditegur jika melakukan hal serupa. 

"Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir Partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," katanya.

Baca juga: Prabowo Tegur Fadli Zon, Gerindra Minta Maaf, Tegaskan Sindiran ke Jokowi Bukan Sikap Partai

Baca juga: Sindir Jokowi Soal Penanganan Banjir Sintang, Fadli Zon Dapat Teguran dari Prabowo Subianto

2. Greenpeace Dipolisikan

Diberitakan Tribunnews.com, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, buka suara setelah dilaporkan ke polisi oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shahab.

Laporan tersebut imbas dari aksi Greenpeace mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di Konferensi COP26 beberapa waktu lalu.

Leonard menyebut kritikannya adalah bentuk ekspresi dan pandangan yang semestinya dijamin di negara demokrasi.

Menurut dia, pandangan yang ia lontarkan terhadap pidato Jokowi seharusnya tak perlu sampai pada laporan ke polisi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Klaim Sepihak Terkait Penurunan Deforestasi

"Kalau kita membangun demokrasi yang sehat dan saya percaya bahwa kita masih dalam demokrasi."

"Tentu ruang untuk kebebasan berekspresi, memberikan pandangan seharusnya dijamin," kata Leonard dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Pagi YouTube Kompas TV, Senin (15/11/2021).

Leonard mengatakan, analisis pihaknya soal deforestasi seharusnya menjadi topik pembahasan yang perlu didebatkan.

Bukannya berujung pada laporan ke ranah hukum pidana.

Pihaknya mengaku siap adu debat dan kembali menjelaskan soal analisisnya terkait deforestasi di Indonesia.

"Jadi ini di dalam pandangan kami yang perlu kita perdebatkan secara sehat dalam ruang publik yang demokratis. Semestinya bukan ranah pidana," ucap dia.

"Sepanjang dua minggu ini pelaksanaan COP26, kami sudah sampaikan berbagai penjelasan baik media maupun media sosial tentang analisa kami, pendekatan intelektual yang kami pakai untuk melihat deforestasi ini."

"Kami siap untuk menyampaikan lagi dengan lebih jelas lebih sederhana ataupun kita masuk ke kompleksitasnya," jelas Leonard.

Selain itu, Leonard juga menyesalkan pihak pelapor menyebut analisis Greenpeace soal deforestasi sebagai berita bohong.

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan berdasarkan data, yang bahkan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri.

"Saya sangat menyesalkan bahwa perbedaan cara pandang analisis, sama seperti kami sampaikan dari minggu lalu terhadap data dianggap sebagai berita bohong."

"Sama sekali tidak ada berita bohong, karena kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data itu berasal dari Kementerian LHK sendiri," tutur Leonard.

Pihaknya menganalisis ada peningkatan deforestasi berdasarkan data setelah moraturium izin hutan yang baru pada tahun 2011.

Leonard menyebut pihaknya membandingkan tingkat deforestasi hutan dalam kurun 8 waktu, baik sebelum moraturium maupun sesudah moraturium.

Ternyata dalam hasil analisis, ditemukan adanya peningkatan deforestasi. 

"Kami menyampaikan persepsi bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu titik 2011 yaitu moraturium izin baru sebagai penanda."

"Dari situ, kemudian kami menganalisis bahwa sebelum moraturium tersebut pada 2003-2011 dan sesudah moraturium 2011-2019 sebenarnya terjadi peningkatan deforestasi."

"2,45 juta hektar sebelum moraturium dan 4,8 juta hektar sesudah moraturium," jelas Leonard.

Leonard menekankan temuan analisi pihaknya didapatkan dari data yang valid.

Ia juga membantah pihaknya menganalisis tingkat deforestasi dengan membandingkan masa pemerintahan kabinet yang berbeda.

"Kami tidak menganalisis berdasarkan basis masa pemerintahan, jadi moraturium ditetapkan pak SBY 2011 kemudian diteruskan pak Jokowi bahkan dipermanenkan pak Jokowi, itu merupakan titik penanda yang sah," tuturnya.

Bahkan, kata Leonard, pihaknya sempat berdebat dengan pihak Kementerian LHK soal tingkat deforestasi hutan.

Dari perdebatan itu, memang ada cara pandang analisis yang berbeda antara Greenpeace dengan pemerintah.

"Ya bahwa cara pandangnya berbeda. Kami melihatnya bukan soal prestasi atau tidak prestasi dari pemerintahan ini dan sebelumnya, Pak Jokowi di Glasgow mewakili Indonesia secara keseluruhan."

"Kita tidak bisa dalam situasi urgen ini sekarang memilah-milah prestasi atu tidak prestasi dari pemerintah-pemerintah."

"Kebetulan pak Presiden Jokowi jadi wakil Indonesia saat itu," ucap Leonard.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, aktivis Greenpeace Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujian kebencian atas nama antar golongan.

Pelaporan itu dilayangkan oleh Sekretaris Jendral Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Husin Shahab, pada Selasa (9/11/2021) merujuk pada kritik Greenpeace atas pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Konferensi COP 26, Glasgow, Skotlandia.

Dalam keterangannya, Husin merasa dirugikan atas informasi yang dinilainya menyesatkan yang ada di website Greepeace.org.

Hal itu didasari karena kata Husin, data yang disampaikan soal Deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Husin menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data selama pemerintahan Jokowi.

"Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan Deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan", kata Husin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/11/2021).

Diketahui laporan itu terdaftar dalam nomor, LP/B/5623/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 November 2021 dengan terlapornya Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik.

Tak hanya membuat laporan polisi, dalam cuitan twitternya Husin juga mengajak netizen untuk boikot Greenpeace Indonesia dengan hashtag #BoikotGreenpeaceID.

Hal itu juga disebabkan karena diduga memberikan informasi menyesatkan sehingga menimbulkan keonaran di rakyat.

Diketahui, Komunitas peduli lingkungan, Greenpeace menanggapi Pidato Presiden Jokowi di Konferensi COP 26, Glasgow yang menyampaikan ke masyarakat dunia bahwa laju Deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Menyikapi hal itu, Husin mengatakan kalau Greenpeace malah memutar balikkan fakta dengan menyebut bahwa Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).

3. Kata Presiden soal Kritik

Dituliskan Kompas.com, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan agar masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada kinerja pemerintah.

Sementara di saat bersamaan, pihaknya juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Pernah diberitakan Tribunnews.com, Jokowi menyebut dirinya tak anti kritik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penghapusan mural yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, (15/9/2021).

Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk tidak terlalu berlebihan dalam menindak segala bentuk kritikan dari masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga merasa isi dari kritikan tersebut adalah hal biasa.

Pasalnya, Jokowi mengaku sudah biasa mendapat hinaan yang lebih parah dari kritikan tersebut.

"Saya sudah tegur Kapolri soal ini, saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa aja."

"Lebih dari itu saya sudah biasa dihina," kata Jokowi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan dirinya tidak antikritik, bahkan sudah biasa mendapat hinaan.

Menurut Jokowi, hinaan yang diberikan kepadanya justru sudah seperti makanan sehari-hari.

"Saya tidak antikritik, sudah biasa dihina. Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, plonga-plongo, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari," tegas Jokowi.

Baca juga: Terkait Dugaan Bisnis PCR, Mahasiswa Demo di DPRK Lhokseumawe

Baca juga: Prediksi Cuaca 6 Wilayah Hingga Tiga 3 ke Depan

Baca juga: Bilik Santri Dayah Raudhatul Ulum di Bireuen Terbakar

Tribunnews.com: Greenpeace dan Fadli Zon Kena Imbas setelah Kritik Jokowi