Internasional
Amerika Serikat Tunda Bantu Sudan Rp 9.9 Triliun, Sampai Junta Militer Mundur
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda bantuan ke Sudan, sampai junta militer mundur. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat kunjungan ke Kenya
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, NAIROBI - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda bantuan ke Sudan, sampai junta militer mundur.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat kunjungan ke Kenya mendesak Afrika untuk waspada terhadap meningkatnya ancaman terhadap demokrasi.
Dia menyatakan Sudan akan mendapatkan kembali bantuan internasional yang sangat dibutuhkan jika mengembalikan legitimasi pemerintahan.
Dilansir AFP, Kamis (18/11/2021), Washington telah menangguhkan $700 juta, sekitar Rp 9,9 triliun bantuan untuk Sudan sejak kudeta.
"Jika militer mengembalikan kereta ini ke jalurnya dan melakukan apa yang diperlukan, bantuan dari komunitas internasional dapat dilanjutkan," kata Blinken.
Sebelum 2019, Sudan berada di bawah beberapa bentuk kediktatoran militer untuk sebagian besar sejarah modernnya.
Baca juga: Seratusan Guru Sudan Demo Kementerian Pendidikan, Tentara Tembakkan Gas Air Mata
Sementara, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika Molly Phee telah bolak-balik antara para jenderal dan pemerintah sipil yang digulingkan.
Dia berusaha menengahi jalan keluar dari krisis.
Phee telah menyerukan pemulihan kembali Perdana Menteri terguling Abdalla Hamdok, yang secara efektif berada di bawah tahanan rumah.
Beberapa anggota kabinetnya yang besar terus menggambarkan diri mereka sebagai pemerintah yang sah.
Bahkan, menolak untuk berunding dengan para pemimpin militer.
Sedangkan beberapa pemimpin sipil telah dibebaskan sejak perebutan kekuasaan, yang baru telah ditangkap.
Baca juga: Korban Demonstran Terus Bertambah di Sudan, Tujuh Orang Tewas di Rumah Sakit
Burhan pekan lalu mengumumkan Dewan Kedaulatan baru, otoritas transisi tertinggi.
Dirinya sebagai kepala dan kesembilan anggota militer mempertahankan jabatan mereka.
Empat anggota sipilnya diganti.
Burhan juga telah menghapus klausul dalam deklarasi konstitusional transisi.
Dia berjanji pemilihan akan berjalan seperti yang direncanakan pada 2023.
Dia menegaskan kembali tindakannya untuk memperbaiki lintasan revolusi.(*)
Baca juga: Tentara Sudan Tabrak Seorang Penjahit, Pukul Tanpa Ampun dengan Tongkat
