Emir Kuwait Angkat Kembali Sheikh Sabah Al-Khalid Sebagai Perdana Menteri

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Sheikh Sabah Al-Khalid telah diangkat kembali sebagai Perdana Menteri Kuwait pada Selasa (23/11/2021).

Dia ditugaskan membentuk kabinet yang akan menjadi produsen minyak Teluk OPEC ketiga tahun ini dalam kebuntuan politik domestik.

Kantor berita negara KUNA melaporkan Sheikh Sabah yang menjadi perdana menteri sejak akhir 2019 diangkat kembali.

Surat perintah pengangkatannya dikeluarkan oleh Putra Mahkota Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah.

Pemerintah telah mengundurkan diri pada 8 November 2021, akibat perselisihan dengan parlemen terpilih.

Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah menyerahkan beberapa tugas konstitusional utamanya kepada putra mahkota pekan lalu.

Baca juga: Emir Kuwait Ampuni Pembangkang, Pelaku Pemberontakan 2011

Dia menjadi penggantinya yang ditunjuk, termasuk penunjukan perdana menteri dan pengambilan sumpah kabinet.

Sebelum melakukannya, emir telah menerima pengunduran diri pemerintah.

Hal itu sebagai bagian dari langkah-langkah mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan antara pemerintah dan anggota parlemen oposisi.

Dia juga mengeluarkan amnesti yang mengampuni pembangkang politik untuk meredakan perselisihan.

Beberapa anggota parlemen oposisi menanyai Sheikh Sabah tentang berbagai masalah.

Seperti penanganan pandemi Covid-19 dan korupsi.

Meskipun ada mosi pada Maret 2021 yang memberinya kekebalan sementara.

Baca juga: Kuwait Kutuk Milisi Houthi, Terus Mengancam Keamanan Arab Saudi

Perselisihan itu telah melumpuhkan kerja legislatif, sehingga menghambat upaya reformasi fiskal.

Termasuk undang-undang utang yang memungkinkan Kuwait memasuki pasar internasional.

Keuangan akan membaik tahun ini berkat harga minyak yang lebih tinggi, setelah penurunan akibat Covid-19.

Dimana, menyebabkan defisit anggaran sebesar 15,4 persen dari PDB pada tahun fiskal 2020/2021.

Kuwait telah memberikan pengaruh yang lebih besar kepada legislatif daripada badan serupa di monarki Teluk lainnya.

Termasuk kekuatan untuk mengesahkan dan memblokir undang-undang.

Menanyai menteri dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior pemerintah.(*)

Baca juga: Jepang Tingkatkan Kerjasama Migas dengan Kuwait