HRD Ikut Rapat Banggar DPR RI, Soroti Rupiah yang Melemah

Ringkasan Berita:Anggota Banggar DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), menyoroti pelemahan nilai tukar Rupiah dalam rapat pembahasan RAPBN 2027 di DPR RI. 

 

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi fundamental ekonomi karena ketergantungan pada konsumsi rumah tangga belum mampu mendorong pertumbuhan berkualitas dan memperluas lapangan kerja formal. 

 

HRD berharap RAPBN 2027 menjadi momentum memperkuat daya saing dan arah ekonomi nasional.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi secara konsisten dalam dua dekade terakhir dinilai menjadi sinyal perlunya reformasi fundamental ekonomi nasional. 

Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dianggap tidak lagi cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan dalam RAPBN 2027.

Anggota Banggar DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fondasi ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih produktif sekaligus menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.

"Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas. Jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lapangan kerja formal tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan," ujar HRD kepada wartawan usai rapat  Banggar di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: HRD Ikut Rapat Banggar DPR RI,  Ini Pembahasannya

Ia juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

"Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu," kata Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Memperkuat arah kebijakan ekonomi

Karena itu, HRD berharap penyusunan RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada perbaikan fundamental dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, agenda reformasi ekonomi membutuhkan dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun seluruh fraksi di DPR, agar arah pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

"Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat," pungkasnya.  (adi)

Baca juga: HRD Minta Semua Pihak Selamatkan Bumi Aceh