Kamis, 14 Mei 2026

Dana Daerah Nganggur di Bank Rp 226 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti anggaran pemerintah daerah (pemda) yang justru makin banyak menganggur di bank

Tayang:
Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Presiden Joko Widodo 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti anggaran pemerintah daerah (pemda) yang justru makin banyak menganggur di bank.

Padahal, kata Jokowi, tahun 2021 tinggal satu bulan lagi. Seharusnya, Pemda gencar menghabiskan anggaran untuk pembangunan daerahnya.

Presiden mendapati laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana Pemda di bank mencapai Rp 226 triliun. Padahal, akhir Oktober 2021 lalu, anggarannya lebih kecil yakni sekitar Rp 170 triliun.

"Saya dulu peringatkan di Oktober, Rp 170 triliun (dana yang menganggur di bank). Ini naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar orang lain untuk uangnya masuk.

Logikanya enggak kena," kata Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 yang disiarkan kanal YouTube BKPM TV, Rabu (24/11/2021).

Jokowi mengatakan, sepertiga dana APBN atau sekitar Rp 642 triliun disalurkan kepada Pemda karena adanya otonomi daerah.

Namun, Kepala Negara menyesalkan jika Pemda tak cepat dalam menyerap anggaran. Sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, justru masih tersimpan di bank.

"Tapi, saya harus ngomong apa adanya. Kita tahu defisit APBN tidak kecil, Rp 548 triliun. Sebagian dari APBN dikirim melalui transfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun baik provinsi, kabupaten," ungkap Jokowi.

"Artinya, itu uang yang siap Rp 642 triliun. Kita belum gunakan uangnya orang lain, uang yang kita sendiri saja, Rp 642 triliun.

Saya harus ngomong apa adanya, masih ada tadi pagi. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi. Tidak turun justru naik," timpal Presiden.

Untuk itu, Jokowi mengimbau Pemda, baik gubernur maupun bupati/wali kota untuk segera menghabiskan anggaran sebelum menarik investasi.

Bila dana yang berasal dari dua sumber itu terealisasi dengan baik, maka multiplier effect-nya pun akan tercipta.

"Uang kita sendiri dihabiskan segera, direalisasikan segera, baru cari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp 226 triliun, lho. Gede sekali ini," jelas Jokowi.

Jabar cemerlang

Jokowi mengatakan, investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Presiden juga menyebut, investasi bisa menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi.

Jokowi mengaku senang karena ada beberapa kementerian/lembaga, provinsi, maupun kabupaten kota yang mendapatkan anugerah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), baik yang berkaitan dengan realisasi investasi maupun urusan perizinan.

Secara spesifiik, Presiden Jokowi menyebut provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki realisasi investasi yang cukup cemerlang. "Realisasi investasi bagus di Jawa Barat," kata Presiden.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa realisasi tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada peranan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus turun tangan mengawal realisasi investasi. Jangan sampai, kata Presiden, investasi yang datang tak diberikan pelayanan baik.

“Belum tentu kita layani dengan baik, investasi akan datang, apalagi tidak dilayani. Dilayani saja belum tentu investor datang, apalagi tidak dilayani dengan baik. Oleh sebab itu, pola lama, hal jadul harus ditinggalkan,” ucap Jokowi.

“Berikan pelayanan terbaik baik itu investor kecil, investor sedang, layani baik investor gede layani dengan baik. Izin berikan semua gratis, antarkan ke rumah itu pelayanan. Kecil-kecil layani seperti itu,” tambahnya.

Diketahui, Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan terbaik untuk kategori kinerja PPB di tingkat provinsi. Selain meraih penghargaan untuk kategori kinerja PBB, Jawa Barat juga berhasil meraih award dari Bank Indonesia (BI) sebagai Pemerintah Provinsi dengan Implementasi QRIS Terbaik.

Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan stakeholders bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. (tribun network/yud/wly)

Baca juga:  Aceh Perpanjang PPKM Level 3 dan 2

Baca juga: VIDEO - Tour De Sabang, Jalur Balap Paling Menantang

Baca juga: VIDEO VIRAL Menteri Sosial Menyapu Makam Syekh di Padang Pariaman

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved