Breaking News:

Daftar UMP 2022 di 33 Provinsi Indonesia, Ini Kebijakan Terkait UMP 2022

Gubernur dari 33 Provinsi di Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Editor: Amirullah
ilustrasi 

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara 2022

18. UMP 2022 Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212

19. UMP 2022 Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000

Upah Minimum Provinsi Kalimantan 2022

20. UMP 2022 Kalimantan Barat Rp 2.434.328

21. UMP 2022 Kalimantan Tengah Rp 2.922.516

22. UMP 2022 Kalimantan Selatan Rp 2.906.473,32

23. UMP 2022 Kalimantan Timur Rp 3.014.497,22

24. UMP 2022 Kalimantan Utara Rp 3.310.723

Upah Minimum Provinsi Sulawesi 2022

25. UMP 2022 Sulawesi Barat Rp 2.678.863

26. UMP 2022 Sulawesi Tengah Rp 2.390.739

27. UMP 2022 Sulawesi Tenggara Rp 2.710.595

28. UMP 2022 Sulawesi Utara Rp 3.310.723

29. UMP 2022 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876

30. UMP 2022 Gorontalo Rp 2.800.580

Upah Minimum Provinsi Maluku - Papua 2022

31. UMP 2022 Maluku Utara Rp 2.862.231

32. UMP 2022 Papua Rp 3.561.932

33. UMP 2022 Papua Barat Rp 3.200.000

Kebijakan Pengupahan

Berikut ini kebijakan pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

1. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional.

3. Dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Kebijakan pengupahan meliputi:

- Struktur dan skala upah.

- Upah kerja lembur.

- Upah tidak masuk kerja.

- Bentuk dan cara pembayaran upah.

- Hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

- Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

5. Upah terdiri atas komponen:

- Upah tanpa tunjangan.

- Upah pokok dan tunjangan tetap.

- Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

- Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Kebijakan terkait UMP 2022

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyebutkan, Upah Minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar tidak dibayar terlalu rendah.

Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers UMP 2022, Selasa (16/11/2021) melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"UM ini ditujukan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong ekonomi RI yang adil," kata Ida Fauziyah.

"Formula UM berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah Minimum antar wilayah."

Rata-rata kenaikan nasional untuk UMP 2022 adalah 1,09 persen.

Upah Minimum yang tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha sulit menjangkaunya.

"Jika Upah Minimum ditetapkan terlalu tinggi maka dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia."

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin juga akan tinggi, memicu terjadinya PKH, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dengan UMK tinggi ke lokasi yang memiliki UMK rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan terutama pada masa pandemi Covid-19."

"Potensi lainnya yaitu untuk mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah diatas upah minimum."

Sanksi bagi Perusahaan yang tidak Mematuhi UMP 2022

Ida Fauziyah menyampaikan tentang sanksi yang akan diberlakukan pada perusahaan yang tidak mematuhi UM yang telah ditetapkan.

Seluruh perusahaan wajib membayar upah minimal berdasarkan Upah Minimum 2022 atau Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.

Jika perusahaan membayar di bawah UM maka akan dikenakan sanksi pidana.

"Perusahaan yang membayar di bawah UM akan dikenai sanksi."

"Sanksi dapat berupa administrasi, surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian permanen, atau sanksi pidana."

Namun, hal ini dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Upah pada Usaha Mikro dan Kecil disepakati antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan penetapan upah terendah 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)(Kompas.com/Mela Arnani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Daftar UMP 2022 di 33 Provinsi Indonesia, Formula UM Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021

Baca juga: Pemerintah Percepat Penyaluran BSU, Cek Daftar Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta di Link Ini

Baca juga: UMP Aceh Tahun 2022 Sudah Diumumkan, Ada Kenaikan Dari UMP Tahun 2021, Segini Besarannya

Baca juga: Lembaga Wali Nanggroe Gelar Sidang Raya Majelis Tinggi, Ini Hal-hal yang Dibahas

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved