Kupi Beungoh

Jokowi, Korpri, dan ASN Berkelas Dunia

Negara membutuhkan tenaga profesional berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbuka, inovatif, fleksibel, dan berkelas dunia.

Editor: Zaenal
Facebook/Moel Yadi
Mulyadi Nurdin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie. 

Oleh H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH

DI era disrupsi teknologi terjadi perubahan fundamental di berbagai bidang, teknologi digital atau robot semakin banyak menggantikan pekerjaan manusia.

Sistem kerja komputer dengan kecerdasan buatan (AI), dapat digunakan untuk memangkas birokrasi dan memberikan layanan secara cepat dan praktis.

Negara membutuhkan tenaga profesional berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbuka, inovatif, fleksibel, dan berkelas dunia dalam menghadapi perubahan zaman.

ASN dituntut mampu bekerja dan mengoperasikan berbagai perangkat teknologi dan beradaptasi dengan cepat pada perkembangan teknologi era digital 4.0.

Hal ini sering diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan berbeda, misalnya saat memimpin upacara perayaan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istora Senayan, Jakarta, 2019 lalu, Presiden Jokowi berpesan kepada ASN untuk terus berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.

"Mau tidak mau ASN bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan serta menjaga akuntabilitas. Mau tidak mau ASN harus open minded, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja. ASN memanfaatkan kemajuan teknologi, memajukan pengetahuan, serta berkolaborasi,” ujar Presiden Joko Widodo saat itu.

Selain itu, Presiden Jokowi ingin pergantian teknologi ke AI dilakukan, karena sejumlah negara sudah mulai melakukan hal tersebut.

Indonesia tentu tidak ingin ketinggalan untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu.

Senada dengan itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga menekankan hal yang sama.

"Percepat terwujudnya smart ASN, yakni ASN yang menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan memiliki integritas nasional. Percepatan ini merupakan basis utama bagi kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan secara tepat dan cepat, serta menentukan keberlangsungan dan keberhasilan reformasi birokrasi," katanya dalam sambutan acara Rakornas Kepegawaian Virtual 2020 BKN, Kamis (17/12/2020) lalu.

Dari beberapa statemen tersebut sudah tergambar jelas arah kebijakan nasional terkait pola kerja ASN di Indonesia ke depan, yang harus memiliki daya saing dan berkualitas internasional.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Wujudkan Reformasi Birokrasi dengan Berinovasi

Baca juga: Lima Pelaku Pungli Ditangkap di Padang Tiji Pidie, 1 PNS, 2 Honorer dan 2 Warga

Birokrasi yang Simpel

Masyarakat membutuhkan birokrasi yang simpel.

Birokrasi di Indonesia sudah lama terkesan rumit dan ruwet, sehingga sering terdapat keluhan dari masyarakat.

Di era teknologi seperti sekarang ini hal itu tidak seharusnya terjadi lagi, berbagai kemudahan dapat diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi.

Birokrasi yang simpel menjadi gagasan Presiden terpilih Joko Widodo yang diungkapkan dalam banyak kesempatan, Presiden tidak ingin lagi ada proses birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah," ujar Jokowi dalam pidatonya, Minggu (14/7/2019 lalu.

Langkah berani juga dilakukan oleh Presiden dengan membubarkan puluhan lembaga negara yang dianggap tidak efektif.

Fleksibel

Pelayanan publik harus lebih fleksibel, tidak kaku, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu birokratis, tetapi lebih mengedepankan kemudahan dan pengayoman kepada masyarakat.

Di antara langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam mengimplementasikan gagasan tersebut adalah dengan malakukan pemangkasan eselon untuk mempercepat birokrasi di setiap kementerian dan lembaga.

“Kebutuhan sekarang ini adalah pemerintah yang fleksibel,” Tegas Presiden Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2019) lalu.

Berorientasi pada hasil

Semua proses kerja ASN harus berorientasi pada hasil (result oriented goverment), bukan pada proses, sehingga semua harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik bagi masyarakat.

"Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”. Ujar Presiden Jokowi di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) lalu.

Dalam kesempatan lain Presiden Jokowi berpesan agar kompetensi SDM ASN harus menyesuaikan.

Mindset-nya harus goal-oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan, serta berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Realisasi Vaksinasi Kota Banda Aceh Capai 89,4 Persen, Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur Masih Rendah

Baca juga: VIDEO - RAPBK Pidie Jaya Tahun 2022 Mencapai Rp 900 Miliar Lebih

Cara biasa menjadi luar biasa

Untuk menjadi ASN berkelas dunia, semua ASN harus terbiasa melakukan hal yang luar biasa, keluar dari zona nyaman, melakukan terobosan, berpikir jangka panjang, dan berpikir global.

Untuk itu Presiden Joko Widodo selalu menantang ASN untuk melakukan improvisasi dan jalan pintas agar semua layanan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan mudah.

"Dari channel normal ke channel ekstra normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa," kata Jokowi.

Smart shortcut

Selain tuntutan perubahan tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar standar operasional dan prosedur yang panjang dan kaku harus diringkas dengan memangkas jenjang birokrasi.

Semua proses layanan harus terukur dan selesai tepat waktu, sehingga jenjang birokrasi yang sebelumnya terlalu berlapis harus dipangkas sedemikian rupa.

”Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut yang cerdas dan sigap. Cara baru tersebut harus memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital,” kata Presiden.

Baca juga: Aceh Raih Peringkat 3 Nasional MTQ KORPRI

Peran KORPRI

Menyahuti tugas dan tanggung jawab yang berat bagi ASN, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kiranya dapat mengambil peran lebih luas dalam melakukan pembinaan, pengayoman, serta perlindungan kepada seluruh anggotanya.

Menyahuti harapan tersebut, gagasan Ketua Umum Korpri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH layak menjadi perhatian, dimana ia menghimbau agar Korpri dapat menjadi organisasi yang mendorong ASN untuk tetap adaptif terhadap zaman sehingga dapat kian efektif memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Zudan, ada tiga karakter istimewa ASN yang tidak lekang oleh waktu, yakni ASN Berkontribusi, Berbagi, dan Berinovasi.

“Tiga karakter istimewa ini lah yang terus menjadi modal kita sebagai ASN dalam menunaikan bhakti terhadap negeri,” ungkap Zudan kala memberikan arahan di acara Webinar Korpri, Selasa (27/07/2021) lalu.

Sementara saat melantik Ketua Umum Korp Pegawai Negeri Indonesia (Korpri) Aceh periode 2020-2024, di Anjong Mon Mata Banda Aceh Jumat (10/7/2020), Zudan Arif juga menyampaikan beberapa pesan yaitu,

Pertama, ASN wajib menjaga kode etik dalam melayani masyarakat. Kedua, bangun branding ASN yang positif. Ketiga, beri bantuan hukum bagi ASN jika terlibat masalah. Keempat, perlunya peningkatan kesejahteraan ASN.

Sudah sepatutnya dalam usianya yang sudah 50 tahun KORPRI sebagai wadah induk ASN dapat berperan lebih kuat lagi di tanah air.

Peringatan HUT KORPRI Tahun 2021 yang mengusung tema "ASN bersatu, KORPRI tangguh dan Indonesia Tumbuh" diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dan upayanya untuk memajukan masyarakat dan negara.

*PENULIS adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie/ Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannnas RI).

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved