Dari Lower Brain ke Hati Nurani dan Etika Kepemimpinan

Oleh: Prof.Dr.dr. Rajuddin, SpOG(K).,Subsp.FER

Senin, 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah pelantikan, menyampaikan pernyataan yang memantik diskusi publik.

Menanggapi tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat, Purbaya mengatakan bahwa aspirasi itu datang dari “sebagian kecil rakyat” yang “merasa terganggu hidupnya”.

Purbaya menambahkan jika pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6-7 persen, tuntutan tersebut akan hilang karena masyarakat akan “sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo” (detikcom). Sekilas, ucapan ini bernuansa optimisme pembangunan ekonomi. 

Namun, pilihan kata dan framing seperti ini dapat dibaca sebagai pengerdilan makna aspirasi publik. Dalam etika kepemimpinan, setiap ucapan pejabat negara bukan hanya soal isi pesan, tetapi juga implikasi moral dan psikologis bagi penerima pesan.

Fenomena ini mengingatkan kita pada peringatan Allah dalam QS. An-Nahl: 23: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.” Dalam tafsir klasik, kesombongan (al-kibr) memiliki dua unsur: menolak kebenaran dan merendahkan manusia (batru al-haqq wa ghamtu al-naas). 

Dalam konteks kepemimpinan publik, kesombongan bukan sekadar sikap pribadi, tetapi dapat termanifestasi dalam kebijakan atau retorika yang mengabaikan kelompok tertentu walaupun kecilnya jumlah mereka. Rasulullah bersabda:“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi”(HR. Muslim). 

Hadis ini bukan sekadar peringatan agama, tetapi juga pedoman etis: kerendahan hati (tawadhu’) adalah inti dari legitimasi kepemimpinan. Pemimpin yang rendah hati akan mendengar suara rakyat tanpa memandang skala atau popularitas tuntutan tersebut.

Baca juga: Besaran Gaji Guru Sekolah Rakyat, Dapat Tukin Juga Rp5 Juta, Mau? Cek Jadwal dan Syarat Daftarnya

Neurosains “Lower Brain” dan Hilangnya Empati

Kesombongan dalam bahasa agama memiliki padanan ilmiah dalam bahasa neurosains. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung, namun dua wilayah kunci yang relevan dalam pembahasan ini adalah: Pertama, Sistem limbik yaitu pusat pengatur emosi, termasuk empati. Kedua, Prefrontal cortex yaitu pusat pengambilan keputusan moral, kontrol diri, dan norma sosial.

Ketika sinaps (jalur komunikasi saraf) antara sistem limbik dan prefrontal cortex terganggu atau tidak optimal, maka pesan empati dari otak emosional tidak sampai ke otak rasional. Hasilnya adalah dominasi “lower brain” yaitu bagian otak yang lebih primitif, cenderung merespons dengan naluri mempertahankan posisi (defensiveness), superioritas, dan dismissal terhadap pihak lain.

Dalam komunikasi publik, kondisi ini termanifestasi dalam bentuk: Mengabaikan nilai emosional dari sebuah aspirasi. Memprioritaskan data makro atau narasi teknis tanpa meresapi konteks sosial, dan menggunakan framing yang merendahkan legitimasi suara minoritas.

Secara ilmiah, hilangnya empati ini bisa disebabkan oleh tekanan jabatan, bias kognitif, atau bahkan pola interaksi kekuasaan yang terlalu lama tanpa koreksi dari luar.

Bioetika dalam Kepemimpinan Publik

Meskipun bioetika umumnya digunakan di bidang medis, prinsip-prinsipnya relevan untuk kepemimpinan publik, terutama ketika berbicara tentang kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Empat prinsip bioetika dapat kita adaptasi: Pertama, Beneficence (Berbuat Baik) yaitu kebijakan dan ucapan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya, termasuk manfaat moral berupa pengakuan atas aspirasi rakyat. Kedua, non-maleficence (Tidak Mencelakakan) yaitu ucapan yang merendahkan atau mengabaikan aspirasi bisa melukai harga diri kelompok masyarakat, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik.

Ketiga, Justice (Keadilan) yaitu hak bersuara adalah hak semua warga negara, baik mayoritas maupun minoritas. Keempat, Respect for Autonomy (Menghormati Pilihan) yaitu rakyat berhak menentukan dan menyuarakan kepentingannya, bahkan jika hal itu tidak sejalan dengan agenda pemerintah.