APBN Tahun 2022 Rp 2.714,2 Triliun, Ini Enam Fokus Kebijakan Pemerintah

APBN Tahun 2022 Rp 2.714,2 Triliun, Ini Enam Fokus Kebijakan Pemerintah 

SERAMBINEWS.COM - Pandemi Covid-19 yang terkendali menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum berakhir, antisipasi dan mitigasi harus terus disiapkan, termasuk dalam menyusun APBN.

Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa APBN tahun 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Baca juga: Menko Airlangga : Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 456,35 Triliun

Keseluruhan belanja negara tahun 2022 yang berjumlah sebesar 2.714,2 triliun rupiah juga harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 secara simbolis kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Gubernur di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara langsung untuk menerima DIPA Tahun 2022 secara simbolis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari sembilan Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.

Baca juga: Menko Airlangga : Semangat Kolaborasi Jadi Kunci Utama Kebangkitan Sektor Industri Asia Pasifik

Melalui APBN tersebut, Pemerintah berfokus kepada enam kebijakan utama yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Peningkatan SDM yang unggul.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.