Jokowi Tegur Kapolda dan Kapolres yang Sowan ke Ormas, YLBHI: Presiden Juga Anggota Ormas Tertentu

SERAMBINEWS.COM -  Jokowi berbicara mengenai kewibawaan Kepolisian Republik Indonesia saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali pada Jumat (3/12/2021).

Ia menceritakan terkait adanya Kapolda dan Kapolres baru yang malah datang ke sesepuh ormas.

Untuk itu, Presiden meminta untuk berhati-hati agar jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polr" kata Jokowi.

"Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan,” ujar Jokowi.

"Bener ini? Saya tanya ke kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif" sebutnya.

"Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," lanjutnya.

Untuk itu, Jokowi berpesan agar menjaga nama baik dan wibawa.

Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengapresiasi teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kapolres karena berkunjung atau sowan ke organisasi masyarakat (ormas) pembuat onar. Namun, Isnur juga mengkritik sikap Jokowi.

“Teguran itu sudah benar. Jangan sampai kepolisian seolah-olah menjadi ‘pembina ormas’. Kepolisian harus netral, semua satwilnya harus tidak memihak,” kata Isnur pada Kompas TV, Jumat (3/12/2021).

Ia pun meminta kepolisian untuk memproses hukum seluruh pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ormas pembuat onar tanpa pandang bulu.

“Kalau ada pelanggaran oleh siapapun, oleh ormas manapun, ya diproses pidananya. Jangan ormas A ditindak, ormas B enggak. Kalau tidak tegas, konflik kekerasan terjadi di mana-mana,” ucap Isnur.

Akan tetapi, Isnur juga mengkritik Jokowi yang telah menjadi anggota organisasi Pemuda Pancasila.

“Presiden Jokowi harus introspeksi diri. Dia sendiri yang mencontohkan menjadi anggota ormas tertentu, bahkan menggunakan bajunya,” tegas Isnur.

“Agar dia tidak terlihat berpihak dengan menggunakan atribut ormas. Harusnya memberikan contoh,” katanya.

Baca juga: Tersangka Kericuhan Demo Pemuda Pancasila di Gedung DPR Bertambah Lima, Total Jadi 22 Orang

Baca juga: VIDEO AKBP Dermawan Karosekali yang Dikeroyok Pemuda Pancasila Sudah Sadar dan Bisa Berkomunikasi

Seperti diketahui, banyak elite politik yang dekat dengan ormas.

Terkait ormas Pemuda Pancasila saja, ada banyak politikus yang menjadi pengurusnya.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Sementara, Pemuda Pancasila akhir-akhir ini menjadi pembicaraan masyarakat karena perilaku anggota-anggotanya.

Polda Metro Jaya baru-baru ini menetapkan 15 anggota Pemuda Pancasila sebagai tersangka karena tertangkap membawa senjata tajam saat unjuk rasa pada Kamis (25/11/2021).

Tak cuma itu, lima anggota Pemuda Pancasila lainnya menjadi tersangka karena terlibat pengeroyokan Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali. Pelaku pengeroyokan polisi ini akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. 

Unjuk rasa itu sendiri dilakukan Pemuda Pancasila karena tersinggung dengan ucapan anggota DPR Junimart Girsang yang meminta pemerintah membubarkan ormas itu bersama Forum Betawi Rempug (FBR) yang terlibat bentrok di beberapa tempat.

Lalu, Presiden Jokowi menegur tindakan sejumlah kapolda hingga kapolres baru yang mengunjungi pimpinan ormas pembuat keributan.

Ia menilai bahwa tindakan sowan ke ormas itu dapat menghilangkan kewibawaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Teguran itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12/2021).

"Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini?" kata Jokowi.

Jokowi meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari Polri. Ia menyebut, tindakan para kapolda dan kapolres itu tidak tepat untuk menjaga keamanan.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri," ujar Jokowi.

Sementara anggota Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa pimpinan polisi tidak perlu sowan ke organisasi masyarakat (ormas) yang kerap melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Habiburokhman, kepolisian harus menjaga wibawa penegak hukum.

“Terkait pernyataan Presiden soal Kapolda dan Kapolsek yang sowan ke ormas yang melanggar hukum, kami sepakat,” kata Habiburokhman dalam video yang diterima Kompas TV, Jumat (3/12/2021).

Dia menyatakan, pihak kepolisian harus bisa memisahkan secara tegas antara kepentingan pembinaan dan penindakan hukum.

“Model pembinaan itu harus dipisahkan secara tegas dengan penindakan,” tuturnya.

Dia menyatakan, polisi harus tegas terhadap ormas-ormas yang seringkali terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Jadi kalau bahasa zaman dulu kan, kalau tidak bisa dibina yah binasakan, halusnya kalau tidak bisa dibina, terus menerus melanggar, langsung ke penegakan hukum,” ucap Habiburokhman.  

Menurutnya, sangat tepat imbauan Jokowi terkait ormas pelanggar hukum.

Sebab menurutnya, pendekatan persuasif memang bisa diakukan, namun jika masih terus melakukan pelanggaran hukum, kepolisian harus bersikap untuk menjaga wibawa.

“Jadi masuk akal apa yang disampaikan Jokowi, kalau ada ormas yang tidak lagi bisa didekatkan dengan persuasif tidak lagi bisa dibina lalu masih terus melakukan pelanggaran hukum, ditegakkan pelanggaran hukum pidana supaya ada wibawa dari kapolres dan kapolda tersebut." (*)

Baca juga: Bangunan Terminal Terpadu Gayo Lues Akan Dialihfungsikan Menjadi Pusat Pelayanan Perhubungan

Baca juga: Samsat Drive Thru Segera Dibangun di Aceh, Ditlantas Lakukan Peletakan Batu Pertama

Baca juga: Pasutri Ditikam saat Selamatkan Anak dari Pengeroyokan, Suami Tewas-Istri Kritis, 5 Pelaku Ditangkap

KompasTV: Jokowi Tegur Kapolres karena Sowan ke Ormas, YLBHI: Presiden Sendiri Anggota Ormas Tertentu