Banggar DPR RI Dukung Perpanjangan Dana Otsus

BANDA ACEH - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhiddin Muhammad Said menegaskan, pentingnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung berbagai program pembangunan di Aceh.

Oleh karena itu, akan berakhirnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh telah menjadi perhatian khusus Badan Anggaran DPR RI.

Baca juga: Safrizal ZA: Dana Otsus Masuk dalam UUPA Hasil “Akrobat” Forbes Aceh di DPR

Baca juga: Gubernur: APBA Tidak Cukup Biayai Pembangunan Aceh, Dana Otsus Penting Dipertahankan

Baca juga: Wakil Ketua Banggar DPR RI Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI itu, dalam forum diskusi Anggota Badan Anggaran DPR RI

Dengan Pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh dan Bupati/wali kota se-Aceh, di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (2/12/2021).

"Dana Otsus Aceh akan segera berakhir.

Padahal kita ketahui bersama, bahwa Dana Otsus telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh.

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Aceh mempersiapkan laporan dan evaluasi Otsus dengan baik.

Pemerintah Aceh harus bisa meyakinkan bahwa Dana Otsus benar benar memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Muhiddin.

Pada kesempatan yang sama, anggota Banggar DPR RI dari Dapil Aceh HM.

Salim Fakhry dan Nasir Djamil juga menyampaikan komitmennya untuk segera mengusulkan kepada DPR RI agar segera memulai pembahasan mengenai Dana Otsus

Agar kesinambungan pembangunan yang menggunakan dana Otsus bisa terus berlanjut.

“Kami percaya Pemerintah Pusat akan secara arif dan bijaksana memandang pentingnya keberlanjutan Dana Otsus bagi pembangunan Aceh ke depan,” ujar Salim Fakhry.

Senada dengan usulan tersebut, Gubernur Aceh, berkomitmen untuk mempersiapkan laporan terkait dengan penggunaan Dana Otsus selama ini

Termasuk juga hasil evaluasi pemerintah daerah.

“Otsus Papua sudah disahkan, walaupun dengan perubahan pola pengalokasiannya.

Oleh karena itu, kami Pemerintah Aceh berharap agar Otsus Aceh juga terus berlanjut.

Pemerintah Aceh juga siap, jika Pemerintah Pusat merubah pola pengalokasian dana Otsus tersebut,” ujar Nova.

Terkait dengat Otsus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemeterian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan agar Pemerintah Aceh segera mengajukan usulan perpanjangan Dana Otsus.

“Kami berharap  Pemerintah Aceh bisa meyakinkan dan menunjukkan kinerja pengelolaan Dana Otsus lebih baik

Sehingga bisa membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Prima.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhiddin Muhammad Said, juga memuji potensi ekonomi Aceh yang besar.

Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang sangat prospek untuk dikembangkan.

Muhidin juga mengatakan, semakin melandainya penyebaran pandemi Covid-19, membuka peluang untuk menata kembali perekonomian.

Muhiddin berpesan agar Aceh bangkit dan meningkatkan daya saing ekonominya dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

“Saya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Semua bupati dan wali kota yang hadir bisa menyampaikan masukannya terhadap TKDD.

Ini momentum yang sangat baik bagi Aceh

Karena pertemuan ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan,” imbuh Muhiddin.(dan)

Baca juga: Serapan Dana Otsus Kabupaten Masih Rendah, Pemerintah Aceh Kesulitan Usul Pencairan Otsus Tahap III