Breaking News:

Pelayanan Publik

Puslatbang KHAN Bahas Pencegahan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Bersama Lintas Sektor

Adapun faktor-faktor dominan terjadinya maladministrasi di antaranya SDM penyelenggaraan pelayanan yang tidak kompeten...

Editor: Eddy Fitriadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) LAN RI menggelar diskusi publik secara daring dalam rangka diseminasi hasil kajian "Pencegahan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor Perizinan", Kamis (9/12/2021). 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) LAN RI menggelar diskusi publik secara daring dalam rangka diseminasi hasil kajian "Pencegahan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor Perizinan", Kamis (9/12/2021).

Hadir sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Dr Tri Widodo Wahyu Utomo SH MA.

Sebagaimana dalam rilis yang diterima Serambinews.com, diskusi publik ini dimoderatori oleh Erlanda Juliansyah Putra SH MH dan dihadiri 400 partisipan dari lintas sektor.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Dr Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, satu-satunya alasan bagi eksitensi negara adalah kepentingan umum atau pelayanan publik. Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak roda birokrasi berfungsi sebagai pelayan publik.

Sementara Kepala Puslatbang KHAN, Ir Faizal Adriansyah MSi mengatakan, maladministrasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia berharap melalui kajian ini dapat mendorong pencegahan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

Hasil kajian yang dipaparkan oleh Analis Kebijakan Puslatbang KHAN, Ilham Khalid SH menunjukkan bahwa maladministrasi selalu dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang atau melanggar etika administrasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Adapun faktor-faktor dominan terjadinya maladministrasi di antaranya SDM penyelenggaraan pelayanan yang tidak kompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta budaya pelayanan publik.

"Kajian ini tentunya mendorong pencegahan praktik korupsi di birokrasi, sebagaimana yang kita peringati hari ini adalah hari anti korupsi. Adanya itikad baik dari penyelenggara akan meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik,” sambung Ilham.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Prof Diah Natalisa MBA mengatakan bahwa isu utama pelayanan publik yaitu integrasi layanan, pelayanan online, dan kepuasan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, pemerintah sudah meluncurkan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved