UNICEF Dorong Replikasi dan Keberlanjutan Pengentasan Malnutrisi Anak dan Ibu di Aceh

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bekerja sama dengan UNICEF Indonesia Kantor Perwakilan Aceh mengajak 8 kabupaten/kota untuk saling belajar mengenai berbagai praktik, baik dalam pencegahan dan pengentasan malnutrisi ibu dan anak di Aceh. 

Acara yang berlangsung pada 7-8 Desember 2021, di Banda Aceh dan diikuti oleh hampir 100 orang perwakilan lintas sektor provinsi dan kabupaten kota ini diharapkan dapat memicu komitmen pemerintah terkait dalam mereplikasi dan memastikan keberlanjutan program.

Malnutrisi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Aceh. Data Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Aceh berada pada angka 37,1 persen, tertinggi ketiga di Indonesia. 

Kabid Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Bappeda Aceh, Reza Saputra menyatakan, bahwa kerja sama Pemerintah Aceh dengan UNICEF Indonesia telah sejalan dengan target Pemerintah Aceh dalam RPJM.

Yakni menurunkan prevalensi stunting kurang dari 20 persen serta menekan balita gizi buruk dari 2,6 persen menjadi 2,1 persen dan balita gizi kurang dari 14,1 persen menjadi 11,8 persen.

“Besar harapan kami bahwa dengan adanya pertemuan praktik, baik dan pembelajaran ini, banyak hal yang dapat kita pelajari dan perbaiki, termasuk upaya pertukaran pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai hal teknis, termasuk strategi dan pendekatan baru yang dapat kita coba di daerah masing-masing,” ujar Reza saat membuka acara, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Unicef Indonesia Dorong Keberlanjutan Penuntasan Malnutrisi di Sabang

Sejak 2019, UNICEF Indonesia telah mendampingi 8 kabupaten/kota yang turut hadir dalam acara tersebut--empat di antaranya melalui intervensi langsung yaitu Aceh Jaya, Aceh Singkil, Sabang dan Simeulue, dan melalui intervensi tidak langsung yaitu Aceh Selatan, Gayo Lues, Nagan Raya dan Pidie. 

Intervensi dilakukan melalui peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran hingga pengawasan dan evaluasi di tingkat pemerintah kota/kabupaten hingga di level komunitas atau desa. 

Program menitikberatkan pada integrasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, gizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan, pengasuhan hingga perlindungan sosial, mengingat malnutrisi anak disebabkan oleh berbagai faktor. 

Hasilnya, hingga November 2021, lebih dari 28 ribu pengasuh baduta telah menerima konseling pemberian makanan bayi dan anak, 344 desa telah menerapkan modul kelas pengasuhan positif, 1.078 kesehatan telah memiliki tenaga yang terlatih dalam pelayanan terpadu bagi balita sakit.

Selanjutnya, 269 desa terverifikasi bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan sekitar 5.000 anak menerima bantuan universal yang terintegrasi dengan sistem kesehatan setiap tahunnya sejak 2019.

“Komitmen serta koordinasi terhadap program yang berkelanjutan merupakan kunci dari keberhasilan program yang akan dilaksanakan,” lanjut Reza.

Baca juga: Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan, 34 Desa di Simeulue Terima Sertifikat Unicef

Kepala UNICEF Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, Andi Yoga Tama mengapresiasi kinerja, capaian dan inovasi Pemerintah Aceh dan 8 kabupaten/kota dalam menanggulangi malnutrisi anak selama tiga tahun kerja sama berlangsung.

Ia menekankan pentingnya peran multisektoral dalam penuntasan malnutrisi yang tak hanya berhenti pada komitmen sektor kesehatan.