Breaking News:

Haba Kampus

Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Lakukan  RDP dengan Komisi X DPR RI

Di hadapan Komisi X DPR RI, Dr H Aslam Nur MA menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan Merdeka Belajar....

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
Dok Humas
RDP komisi X dengan sejumlah rektor dari berbagai universitas di indonesia, Kamis (9/12/2021) 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Dr H Aslam Nur MA yang juga Ketua PWM Aceh didampingi Rektor II  H. Almanar SH MH, hadiri rapat dengar pendapat RDP) dengan Komisi X DPR RI,  di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Rektor menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menjawab pertanyaan anggota dewan tentang pandangan perguruan tinggi terkait urgensi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang disusun oleh Kemendikbud-Ristek RI.

Rektor Aslam mengatakan, pada dataran ideal, kebijakan Kemendikbud-Ristek tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan sebuah terobosan baru dalam pola pembelajaran di Perguruan Tinggi Indonesia, tujuannya menyiapkan mahasiswa mampu menghadapi perkembangan zaman mulai dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi serta meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi, dalam memenuhi daya saing kesempatan kerja secara global.

"Melihat kepada tujuan tersebut, kami memandang bahwa MBKM adalah sebuah kebijakan yang urgen dan perlu direspon secara positif oleh semua Perguruan Tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujar Dr. Aslam.

Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang disusun oleh Kemendikbud-Ristek RI terkait kesesuaian dengan UU Sisdiknas, UU Dikti, UU Guru dan Dosen dan aturan lain terkait pendidikan serta Tridharma Pendidikan Tinggi, Rektor Universitas Muhammadiyah itu mengatakan, berbagai aturan yang terkait dengan MBKM mempunyai kesesuaian dengan berbagai regulasi yang sudah ada bahkan mendukung untuk saling menguatkan.

"Delapan kegiatan MBKM sangat relevan dengan tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Kepada Masyarakat. Jika selama ini perguruan tinggi dianggap berada di menara gading, melalui MBKM sebuah perguruan tinggi akan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat," ujar Dr Aslam.

Baca juga: Inggris Segera Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat, Dituduh Membocorkan Rahasia Militer

Baca juga: Mendagri: Samsat Harus Inovatif dan Terapkan E-Government dalam Pelayanan

Ia juga menyebutkan bahwa, program MBKM selaras dengan program pembangunan jangka panjang Indonesia dan empat pilar visi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan imtek; pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan; serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Melalui delapan kegiatan pembelajaran yang terumuskan dalam kegiatan MBKM akan memberi kesempatan kepada mahasiswa sebagai pemimpin masa depan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi pembangunan yang berkelanjutan dan mencapai visi Indonesia emas 2045.

Selanjutnya, terhadap pertanyaan dewan mengenai kajian standar pendidikan seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Dr Aslam menjelaskan bahwa, implementasi MBKM yang masih seumur jagung memerlukan beberapa regulasi baru sebagai payung hukum.

"MBKM yang mengizinkan mahasiswa untuk mengambil matakuliah di luar prodinya atau di luar kampusnya sebanyak 60 SKS selama 3 semester, dapat berdampak terhadap capaian pembelajaran (CPL) dan profil prodi. Artinya, dikuatirkan CPL akan tidak maksimal sementara profil prodi menjadi ambigu," demikian Dr Aslam Nur.

Selain rektor Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, RDP itu juga dihadiri Rektor Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rektor Universitas Kristen Tomohon Sulawesi Utara, dan Ketua STKIP PGRI Jombang jawa Timur.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved