Optimisme Mengawal Produksi Hulu Migas di Wilayah Sumatera Bagian Utara

Selain bersinergi dengan Pemerintah Daerah, SKK Migas Sumbagut juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006, mengawasi kegiatan hulu migas di wilayah daerah Aceh sampai dengan jarak 12 mil laut lepas pantai .   Sinergi bersama BPMA merupakan hal yang penting dalam rangka kegiatan pengeboran lepas pantai yang berada di atas 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (SKK MIgas). Melalui sinkronisasi yang dilakukan bersama BPMA, pengeboran lepas pantai aceh yang akan dilaksanakan oleh KKKS Premier Oil Andaman, PHE NSO dan Mubadala Petroleum diharapkan dapat berjalan lancar.

Capaian dan Kinerja

Sepanjang tahun 2021, SKK Migas dan KKKS telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di beberapa Wilayah Kerja. Untuk Wilayah Riau, pasca alih Kelola WK Rokan yang telah dilaksanakan pada Agustus 2021 yang lalu, Pertamina Hulu Rokan terus menggesa target pengeboran yang hingga saat ini telah mencapai 118 sumur dan akan bertambah sampai dengan akhir tahun 2021. Adapun operator sebelumnya PT CPI juga berhasil merealisasikan sebanyak 102 sumur.

Untuk Pengeboran Eksplorasi di Wilayah Sumbagut beberapa KKKS telah dan sedang melaksanakan rencana tahun 2021 dengan total target 14 sumur.  Untuk Wilayah Aceh, KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 melalui PHE NSO juga sedang melaksanakan pengeboran sumur eksplorasi di area offshore >12 mil laut. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, KKKS yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi adalah MNK Sumbagut, Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran), Bukit Energy Bahorok dan PHR Zona 1 (PEP) . Sementara itu, untuk Wilayah Riau sendiri, KKKS yang melakukan pengeboran Eksplorasi terdiri dari KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, KKKS EMP Bentu, KKKS EMP Malacca Strait SA dan Northern Yamano Technology dan untuk Wilayah Kepulauan Riau yang melakukan Pengeboran Eksplorasi adalah Premier Oil Tuna dan Kufpec Indonesia (Anambas).

Dari sejumlah sumur tersebut, beberapa KKKS telah selesai melakukan pengeboran dengan hasil discovery dan menemukan cadangan migas yaitu antara lain KKKS EMP Malacca Strait melalui sumur MSDE-01 mampu menemukan kandungan minyak. Kemudian KKKS Premier Oil Tuna yang berada diujung Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan laut Vietnam  telah mampu menemukan Kandungan Minyak dan Gas melalui Sumur Singa Laut-2 yang menghasilkan Gas dan Sumur Kuda Laut-2 yang menemukan Minyak.

Pengeboran eksplorasi di ujung Pulau Natuna yang berada di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga melalui KKKS Premier Oil Tuna menjadi salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditengah adanya issue tapal batas negara yang sedang terjadi. Dengan keberhasilan 2 (dua) sumur tersebut tentunya menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan paling utara Indonesia.

Dari sisi Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan, di tahun 2021 ini beberapa KKKS juga intens melakukan kegiatan. Dari target 297 sumur, saat ini telah direalisasikan sebanyak 247 sumur dan masih bertambah hingga akhir tahun. Tercatat KKKS yang melakukan pengeboran untuk menjaga produksi tetap stabil dan menghindari decline  untuk wilayah Aceh dan  Sumatera Utara melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina EP yang tergabung dalam PHR Zona 1. Selanjutnya untuk wilayah Riau kegiatan Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan dilakukan oleh KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, EMP Bentu Ltd, EMP Malacca Strait SA, Texcal Mahato, PHE Siak dan Sumatra Global Energy. Sementara itu untuk wilayah Kepulauan Riau dilakukan oleh Medco EP Natuna Ltd dan Premier Oil Natuna Sea BV. Untuk tahun 2022, telah direncanakan kegiatan pengeboran eksplorasi sebanyak 10 sumur serta pengeboran eksploitasi berjumlah 439 sumur.

Usaha-usaha melakukan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi merupakan upaya untuk mencari cadangan migas yang baru serta dalam rangka mencapai target 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030. Diperlukan keselarasan dan kesepahaman bersama agar kegiatan yang dilakukan tidak mendapat kendala-kendala yang berarti. Peran dari stakeholder daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Media dan stakeholder lainnya sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas di daerah.

Harapan Kita bersama Target Produksi Migas 1 Juta Barel dan 12 BSCFD ditahun 2030 dapat tercapai. Amin.

One team, One Goal, One Million !!

Keberhasilan Hulu Migas Adalah Keberhasilan Kita Semua