Advertorial

Optimisme Mengawal Produksi Hulu Migas di Wilayah Sumatera Bagian Utara

Kehadiran Pemerintah Daerah dalam operasional hulu migas diharapkan terus menjadi “solusi” bagi kendala-kendala non teknis di lapangan.

Editor: IKL
For Serambinews.com
Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut 

“Kami mengapresiasi penuh para Gubernur di Wilayah Sumbagut diantaranya Bapak Nova Iriansyah, Bapak Edy Rahmayadi, Bapak Mahyeldi Ansharullah, Bapak Syamsuar dan Bapak Anshar Ahmad yang telah aktif bersama OPD terkait membantu industry hulu migas untuk mencapai target produksi 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030 mendatang dapat tercapai”

SERAMBINEWS.COM,- Wilayah Sumatra Bagian Utara yang meliputi 5 (lima) Provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau mempunyai peran penting terhadap produksi migas nasional. Kelima daerah wilayah migas tersebut saat ini menopang sekitar 31% produksi minyak nasional.

Tentunya hal ini memiliki arti  bahwa wilayah Sumatra Bagian utara dalam sejarahnya hingga saat ini masih menjadi andalan bagi dalam ketersediaan migas nasional. Terlebih lagi dengan adanya target 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030 yang telah dicanangkan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi insan hulu migas baik SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dalam mengawal target tersebut, SKK Migas Sumbagut dan KKKS di Wilayah Sumatra Bagian Utara terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait di daerah dalam rangka membangun keselarasan pemahaman terkait pentingnya kelancaran operasional hulu migas dalam mencapai target produksi, yang tentunya akan terkait dengan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan multiplier effect lainnya.

Kehadiran Pemerintah Daerah dalam operasional hulu migas diharapkan terus menjadi “solusi” bagi kendala-kendala non teknis di lapangan. Dengan sinergitas yang ada diharapkan dapat memitigasi kendala-kendala operasional yang dapat terjadi.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi bersama Pemerintah Daerah yang sudah terjalin dengan baik saat ini telah mampu meminilimasir kendala-kendala di lapangan. Salah satu contoh bukti sinergi yang baik adalah dalam proses alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang lalu berjalan smooth tanpa gangguan yang berarti. Kehadiran Pemerintah Daerah Riau melalui Gubernur Riau Drs. Syamsuar mampu meminimalisir gejolak dilapangan sehingga alih kelola WK Rokan berjalan dengan aman dan lancar.

“Kami mengapresiasi penuh para Gubernur di Wilayah Sumbagut diantaranya Bapak Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh, Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, Bapak Mahyeldi Ansharullah selaku Gubernur Sumatera Barat, Bapak Syamsuar selaku Gubernur Riau dan Bapak Anshar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau yang telah aktif bersama Forkominda dan jajaran OPD mendukung industri hulu migas di daerah sehingga  upaya mengenjot capaian target produksi menuju 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030 mudah-mudahan dapat tercapai”. Ujar Rikky Rahmat Firdaus.

Dalam gelaran Northern Sumatra Forum yang lalu, SKK Migas memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur di wilayah Sumatera Bagian Utara yang telah memberikan dukungan secara langsung terhadap kelancaran operasional hulu migas di wilayah Sumatra Bagian Utara. Hal ini merupakan komitmen nyata sinergitas yang baik antara industri hulu migas dalam hal ini SKK Migas dan KKKS dengan Pemerintah Daerah.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa sinergi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan SKK Migas khususnya SKK Migas Sumbagut selama ini telah terjalin sangat baik. Provinsi Aceh mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal minyak dan gas bumi melalui beberapa wilayah kerja yang ada di Aceh.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Aceh mengucapkan rasa syukur dan selamat atas capaian-capaian SKK Migas dan melalui penghargaan dan apresiasi yang diberikan SKK Migas akan menjadi motivasi bagi kami untuk berkerjasama lebih baik dengan insan hulu migas”, ujar Nova Iriansyah.

Senada dengan Gubernur Aceh, Gubernur Riau Drs. Syamsuar, M.Si juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap bersinergi terutama dalam mengawal pengeboran  masif yang berjumlah ratusan sumur minyak di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan pada saat Malam Apresiasi dan Penghargaan SKK Migas kepada Gubernur yang berperan aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di daerah. ”Pemerintah Riau akan terus bersinergi dengan sektor hulu migas dan mendukung penuh rencana pengeboran sumur migas di Provinsi Riau”, ungkap Syamsuar.

Dukungan dan support terhadap kelancaran operasional hulu migas juga diberikan oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Anshar Ahmad, MM. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau siap bersinergi dan mendukung kegiatan hulu migas khususnya di Provinsi Kepulauan Riau agar target produksi 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030 dapat terwujud.  Wilayah Natuna dengan cadangan migas yang besar tentunya menjadi challenge tersendiri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap mendukung dan memfasilitasi kelancaran operasional di laut Natuna.

“Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada SKK Migas dan KKKS melalui Program Pengembangan Masyarakat / CSR yang tidak sedikit untuk membantu masyarakat disekitar daerah operasi”, sebut Anshar Ahmad.

Program Pengembangan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu upaya perusahaan migas untuk memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat lokal. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan, PPM sendiri merupakan kegiatan yang di desain untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat juga merupakan bentuk sinergi bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan  perkembangan industri hulu migas yang terus berjalan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Industri hulu migas  juga diharapkan menjadi bagian penting bagi pelestarian kearifan budaya lokal, sehingga harmoni industri - masyarakat lokal  terus terjaga secara berkelanjutan.

Selain bersinergi dengan Pemerintah Daerah, SKK Migas Sumbagut juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006, mengawasi kegiatan hulu migas di wilayah daerah Aceh sampai dengan jarak 12 mil laut lepas pantai .   Sinergi bersama BPMA merupakan hal yang penting dalam rangka kegiatan pengeboran lepas pantai yang berada di atas 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (SKK MIgas). Melalui sinkronisasi yang dilakukan bersama BPMA, pengeboran lepas pantai aceh yang akan dilaksanakan oleh KKKS Premier Oil Andaman, PHE NSO dan Mubadala Petroleum diharapkan dapat berjalan lancar.

Capaian dan Kinerja

Sepanjang tahun 2021, SKK Migas dan KKKS telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di beberapa Wilayah Kerja. Untuk Wilayah Riau, pasca alih Kelola WK Rokan yang telah dilaksanakan pada Agustus 2021 yang lalu, Pertamina Hulu Rokan terus menggesa target pengeboran yang hingga saat ini telah mencapai 118 sumur dan akan bertambah sampai dengan akhir tahun 2021. Adapun operator sebelumnya PT CPI juga berhasil merealisasikan sebanyak 102 sumur.

Untuk Pengeboran Eksplorasi di Wilayah Sumbagut beberapa KKKS telah dan sedang melaksanakan rencana tahun 2021 dengan total target 14 sumur.  Untuk Wilayah Aceh, KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 melalui PHE NSO juga sedang melaksanakan pengeboran sumur eksplorasi di area offshore >12 mil laut. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, KKKS yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi adalah MNK Sumbagut, Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran), Bukit Energy Bahorok dan PHR Zona 1 (PEP) . Sementara itu, untuk Wilayah Riau sendiri, KKKS yang melakukan pengeboran Eksplorasi terdiri dari KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, KKKS EMP Bentu, KKKS EMP Malacca Strait SA dan Northern Yamano Technology dan untuk Wilayah Kepulauan Riau yang melakukan Pengeboran Eksplorasi adalah Premier Oil Tuna dan Kufpec Indonesia (Anambas).

Dari sejumlah sumur tersebut, beberapa KKKS telah selesai melakukan pengeboran dengan hasil discovery dan menemukan cadangan migas yaitu antara lain KKKS EMP Malacca Strait melalui sumur MSDE-01 mampu menemukan kandungan minyak. Kemudian KKKS Premier Oil Tuna yang berada diujung Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan laut Vietnam  telah mampu menemukan Kandungan Minyak dan Gas melalui Sumur Singa Laut-2 yang menghasilkan Gas dan Sumur Kuda Laut-2 yang menemukan Minyak.

Pengeboran eksplorasi di ujung Pulau Natuna yang berada di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga melalui KKKS Premier Oil Tuna menjadi salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditengah adanya issue tapal batas negara yang sedang terjadi. Dengan keberhasilan 2 (dua) sumur tersebut tentunya menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan paling utara Indonesia.

Dari sisi Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan, di tahun 2021 ini beberapa KKKS juga intens melakukan kegiatan. Dari target 297 sumur, saat ini telah direalisasikan sebanyak 247 sumur dan masih bertambah hingga akhir tahun. Tercatat KKKS yang melakukan pengeboran untuk menjaga produksi tetap stabil dan menghindari decline  untuk wilayah Aceh dan  Sumatera Utara melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina EP yang tergabung dalam PHR Zona 1. Selanjutnya untuk wilayah Riau kegiatan Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan dilakukan oleh KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, EMP Bentu Ltd, EMP Malacca Strait SA, Texcal Mahato, PHE Siak dan Sumatra Global Energy. Sementara itu untuk wilayah Kepulauan Riau dilakukan oleh Medco EP Natuna Ltd dan Premier Oil Natuna Sea BV. Untuk tahun 2022, telah direncanakan kegiatan pengeboran eksplorasi sebanyak 10 sumur serta pengeboran eksploitasi berjumlah 439 sumur.

Usaha-usaha melakukan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi merupakan upaya untuk mencari cadangan migas yang baru serta dalam rangka mencapai target 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030. Diperlukan keselarasan dan kesepahaman bersama agar kegiatan yang dilakukan tidak mendapat kendala-kendala yang berarti. Peran dari stakeholder daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Media dan stakeholder lainnya sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas di daerah.

Harapan Kita bersama Target Produksi Migas 1 Juta Barel dan 12 BSCFD ditahun 2030 dapat tercapai. Amin.

One team, One Goal, One Million !!

Keberhasilan Hulu Migas Adalah Keberhasilan Kita Semua

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved