WALHI: Banjir Bukti Parahnya Kerusakan Hutan Aceh

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai bencana hidrologi seperti banjir, longsor kerap terjadi setiap tahunnya merupakan persoalan klasik yang hanya direspon saat kejadian.

Sementara pemerintah selama ini sering mengabaikan pencegahan agar bencana tidak kembali terjadi.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Selasa (21/12) mengatakan, bencana hidrologi yang terjadi setiap tahunnya, baik itu banjir dan tanah longsor sebagai bukti kerusakan hutan semakin parah terjadi di Aceh.

Baik itu karena alih fungsi hutan, ilegal logging, perambahan serta pertambangan liar serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Kerusakan hutan di kawasan hulu sungai yang merupakan daerah tangkapan air juga telah berdampak mudahnya terjadi banjir maupun longsor setiap tahunnya.

Bencana hidrologi ini tentunya merugikan pemerintah sendiri maupun masyarakat akibat kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan karena lahan produktif rusak karena bencana.

Meluapnya sungai Krueng Inong di Gampong Lhok Guci, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat pada Senin malam (20/12/2021) contohnya, mengakibatkan jembatan gantung penghubung Gampong Cot Manggie, Kecamatan Panton Reu putus.

Katanya, Ini menjadi salah satu contoh kiriman banjir di hulu telah berdampak buruk bagi warga yang tinggal di hilir.

“Jadi yang terdampak itu tidak hanya di hulu, tetapi hilir juga sangat berdampak karena banjir akibat laju kerusakan hutan di Aceh, sejumlah sungai meluap, ini karena alih fungsi hutan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Selasa (21/12/2021).

Shalihin yang akrap disapa Om Sol menyebutkan, solusi mengurangi bencana hidrologi di Aceh butuh komitmen pemerintah Aceh, yaitu menghentikan penebangan hutan, pembukaan lahan dan juga pertambangan ilegal yang membuat kerusakan hutan semakin parah.

"Ini untuk jangka pendek penanganannya, jadi tidak hanya merespon saat banjir terjadi, tetapi harus ada upaya penanganan yang terintegrasi dan berkesinambungan," sebutnya.

Menurutnya bencana hidrologi yang terjadi di Aceh tidak bisa ditangani hanya oleh satu konstitusi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Tetapi harus terintegrasi dan dilakukan secara bersama-sama, karena persoalan yang dihadapi saat ini cukup komplek.

Melakukan revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebutnya, ini menjadi solusi jangka panjang agar bencana hidrologi bisa diatasi secara bersama-sama.

Karena dalam tata ruang tersebut, semua pihak terlibat berkontribusi untuk mencegah terjadinya bencana hidrologi di Aceh.

Dengan adanya revisi Qanun RTRW, sebutnya, memiliki acuan dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah serta bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan di kabupaten/kota.

Sehingga memiliki kesamaan pandangan dalam pengambilan kebijakan, baik dalam pemanfaatan hutan maupun pemanfaatan ruang dan wilayah lainnya. (mun)

Baca juga: Pantau Kerusakan Hutan Aceh, 15 Jurnalis ikut Pelatihan Global Forest Watch 

Baca juga: Refleksi Kerusakan Hutan Berkelanjutan

Baca juga: Walhi Aceh Nilai Konflik Satwa Dipicu Karena Maraknya Kerusakan Hutan