Hamas akan Perkuat Militer Untuk Hadapi Kebrutalan Israel

GAZA - Kelompok Hamas berjanji membangun kemampuan pertahanan dan kekuatan militernya untuk menghadapi Israel.

Mereka mengatakan tak akan tinggal diam menyaksikan Israel terus mencaplok wilayah Palestina, termasuk menggencarkan kampanye Yudaisasi di Yerusalem.

“Pilihan perlawanan komprehensif, terutama perjuangan bersenjata dan pemberontakan rakyat melawan pendudukan

Cara optimal untuk mengekstraksi hak-hak Palestina yang dirampas, membebaskan tanah, membela rakyat Palestina serta mengekang agresi dan kejahatan Israel,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dalam peringatan 13 tahun perang 2008-2009 di Jalur Gaza, dikutip laman Fars News Agency, Selasa (28/12/2021).

Hamas meminta masyarakat internasional menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukannya terhadap Palestina.

“Kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina, tanah mereka, dan tempat-tempat suci mereka tidak akan berkurang dengan resolusi.

Para pelakunya akan diadili sebagai penjahat perang cepat atau lambat,” ujar Hamas.

Otoritas Palestina juga mempertajam kritiknya terhadap Israel.

Hal itu menyusul meningkatnya aksi kekerasan oleh pasukan Israel dan pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Belum lama ini Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pun menyorot fenomena tersebut.

OKI menyatakan Israel bertanggung jawab atas meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan para pemukim Yahudi terhadap warga Palestina.

OKI menegaskan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional.

Sebab, di wilayah pendudukan, warga Palestina dalam posisi tak berdaya.

“(Israel) bertanggung jawab atas pelanggaran berulang dan kejahatan terhadap warga Palestina,” kata OKI dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Middle East Monitor pada 24 Desember lalu.

Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB di Palestina mengungkapkan, mereka telah mendokumentasikan 287 insiden serangan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Angka pelanggaran itu dicatat sejak awal tahun ini hingga Oktober lalu.

Tak hanya menyerang, para pemukim Yahudi ekstremis juga merusak atau melakukan aksi vandalisme terhadap properti milik warga Palestina.

Baca juga: Hamas Peringatkan Israel Perang Susulan Bakal Terjadi, Kecuali Akhiri Pendudukan atas Palestina

Baca juga: Dua Tentara Israel Terluka Parah dan Lima Pejuang Hamas Tewas Dalam Bentrokan di Tepi Barat

Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan.

Oleh karena itu, semua aktivitas Israel di sana, termasuk pembangunan permukiman, dianggap ilegal.

Bangun Tembok Besi Penghalang

Israel mengumumkan selesainya pembangunan tembok besi penghalang baru yang membentang hingga bawah tanah, dan dilengkapi dengan ratusan kamera, radar dan sensor lainnya di sisi Gaza.

Proyek ini merupakan tanggapan balasan, yang dikembangkan setelah Hamas menggunakan terowongan untuk mengusir pasukannya selama invasi 2014 ke wilayah Palestina yang terkepung.

Pada 2016, Israel mengumumkan proyek tersebut mencakup pagar di atas tanah, penghalang angkatan laut, sistem radar dan ruang komando dan kontrol.

“Penghalang itu, yang merupakan proyek inovatif dan berteknologi maju, menghalangi Hamas dari salah satu kemampuan yang coba dikembangkannya,” kata Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, menurut sebuah pernyataan kementerian melansir Al Jazeera pada Selasa (7/12/2021).

"(Itu) menempatkan 'dinding besi', sensor dan beton di antara organisasi teror (Hamas) dan penduduk selatan Israel," katanya tentang proyek yang dibuat untuk memperkuat pagar sebelumnya.

Kementerian Pertahanan Israel mengatakan “dinding besi” penghalang itu membentang 65 km (40 mil) dan 140.000 ton besi dan baja digunakan dalam konstruksinya.

Perlu waktu tiga setengah tahun untuk menyelesaikan proyek ini.(republika. co. id/kompas. com)

Baca juga: Qatar Lanjutkan Membayar Gaji Pegawai Hamas dan Mengirim Bahan Bakar ke Jalur Gaza

Baca juga: Inggris Akan Jadikan Penguasa Jalur Gaza, Hamas Sebagai Organisasi Teroris