Kapolri Ingatkan Tagar #PercumaLaporPolisi Saat Pelantikan 7 Kapolda Baru

Lalu, Kapolda Kalbar Irjen Remigius Sigit Trihardjanto yang diangkat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Posisinya akan diisi oleh Irjen Suryanbodo Asmoro.

Kepada jajarannya yang baru dilantik itu, Kapolri juga mewanti-wanti mereka agar tak menghambat iklim investasi di Indonesia.

Pesan itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar polisi turut mengawal iklim investasi. "Hindarkan polisi yang menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah," kata Sigit.

Mantan ajudan Presiden Jokowi itu mengatakan agar kepolisian dapat memberikan pendampingan investasi sehingga UMKM di wilayah-wilayah dapat bertumbuh.

Selain itu, Listyo meminta agar penggunaan APBN dan sejumlah sektor strategis mendapat pengawalan. Sehingga, kata dia, penggunaan anggaran negara tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebocoran.

Selain itu Kapolri juga menyinggung terkait kesiapan aparat menghadapi situasi politik pada 2022 mendatang.

Ia meminta agar pesta demokrasi yang akan berlangsung hingga 2024 nanti dapat berjalan aman dan damai sehingga tak menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa.

"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," ucapnya.

Tak lupa Sigit juga mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022. Kesiapan itu, kata Sigit, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19, Omicron, yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia.

Untuk mencegah varian baru Omicron mantan Kabareskrim itu berharap seluruh Kapolda untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Ia menegaskan, penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) agar diperketat.(tribun network/igm/dod)