Kapolda Minta Warga Tunda Liburan Tahun Baru

BANDA ACEH - Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah kasus Covid-19 varian baru omicron, masyarakat diminta menahan diri untuk tidak melaksanakan liburan saat tahun baru.

Sebab, hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan yang tentunya akan sangat berpeluang untuk meningkatnya penyebaran Covid-19, terlebih Permintaan itu disampaikan Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM, dalam keterangan persnya, Rabu (29/12/2021).

“Mari tunda dulu rencana liburan di tahun baru demi keselamatan bersama. Varian baru omicron penyebarannya sangat cepat bila protkes (protokol kesehatan-red) diabaikan,” ungkap Kapolda.

Mantan Kapuslabfor Polri itu juga tetap mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan memperioritaskan protkes serta tidak bepergian ke daerah lain bila bukan untuk keperluan yang mendesak.

“Kita harus menahan diri. Ini adalah bentuk ikhtiar kita dalam mewujudkan Aceh Sehat dan ekonomi pulih,” pungkas jenderal bintang dua ini.

Terpisah, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy SH SIK MSi, menyampaikan, hingga 28 Desember 2021, capaian vaksinasi harian Polda Aceh dan jajaran mencapai 92.850 orang.

Jumlah tersebut, menurut Winardy, lumayan meningkat jika dibanding hari-hari sebelumnya.

Capaian vaksinasi itu terdiri atas dosis pertama 74.020 orang dan dosis kedua sebanyak 18.830 orang.

Secara keseluruhan, sambung Kabid Humas, persentase masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin dosis pertama sebesar 58,35 persen dan dosis kedua 28,13 persen.

Baca juga: Kapolri Ingatkan Tagar #PercumaLaporPolisi Saat Pelantikan 7 Kapolda Baru

Baca juga: Ingatkan Ancaman Varian Baru Omnicron, Kapolda Aceh Minta Masyarakat Tunda Liburan Tahun Baru

“Vaksinasi Polda Aceh dan jajaran sudah mulai meningkat tajam. Ini menandakan masyarakat sudah paham akan pentingnya disuntik vaksin,” kata Winardy dalam keterangan persnya, kemarin.

Winardy berharap target capaian 70 persen pada akhir desember 2021 bisa terpenuhi.

Sebab, katanya, hal itu merupakan kunci terciptanya herd immunity (kekebalan kelompok) di Aceh.

Ia juga mengimbau masyarakat yang belum vaksin agar segera melaksanakannya, karena masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum memasuki tahun baru.

“Mari yang belum agar segera vaksin. Kita penuhi target 70 persen agar herd immunity di Aceh segera tercipta,” harap Kombes Winardy. 

Di Tempat Pelayanan Publik Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin

KABID Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy SH SIK MSi, juga mengungkapkan, masyarakat yang akan mendatangi tempat pelayanan publik diharapkan membawa sertifikat atau bukti tanda vaksin yang ditunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi.

“Sekarang, di semua tempat pelayanan publik warga harus menunjukkan sertifikat vaksin. Jadi, yang belum vaksin agar segera melakukannya,” harap Winardy Kini, menurut Winardy

Suksesnya vaksinasi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itulah, warga yang berurusan dengan tempat pelayanan publik harus menunjukkan sertifikat vaksin.

“Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar masyarakat segera melakukan vaksin,” ujarnya. Hal tersebut, kata Winardy, juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A yang berbunyi:

Pertama, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Kedua, Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Ketiga, Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Keempat, Setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, serta penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau denda.

Kelima, Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah d aerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. (dan)

Baca juga: Kapolri Ingatkan Tagar #PercumaLaporPolisi Saat Pelantikan 7 Kapolda Baru

Baca juga: Cegah Kerumunan Pergantian Tahun Baru, Seluruh Warung Wajib Tutup Pukul 23.00 WIB