Pengamat: Banjir di Aceh Utara Akibat Alih Fungsi Hutan yang Tinggi

Laporan Asnawi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Hukum Lingkungan Hidup dan Sosial Aceh, M Nur, mengatakan sebaran bencana ekologis Aceh Utara hingga saat ini terjadi di 12 kecamatan di Aceh Utara, berdasarkan sumber BPBD menyebutkan, salah satu sebab dikatakan terjadi peluapan sungai diakibatkan dari tingginya debit air dimusim hujan, tak kurang 552 rumah terendam tentu akan terjadi ribuan pengungsi.

Akan tetapi kalau kita simak penyebab lain disebabkan oleh alih fungsi hutan yang cukup tinggi, dari luas kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe ± 281.212,13 hektare atau 7,93 persen dari total seluruh kawasan hutan dan perairan yang ada di Provinsi Aceh yang mencapai ± 3.549.813,00 hektare.

Kawasan hutan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terdiri dari kawasan Hutan Lindung seluas ±7.048,14 hektare, kawasan hutan Produksi seluas ± 36.316,48 hektare, kawasan hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas ± 112,00 hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) luasnya mencapai ± 237.735,51 hektare.

Akan tetapi luas hutan yang di konversi oleh PT RPPI melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area seluas 10.384 hektare berdasarkan izin gubernur dengan SK 522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Jo SK 522.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012, ditambah yang izin di berikan kepada PT. MPT seluas 8.015 hektare.

Perusahaan itu berlokasi di wilayah Kecamatan Cot Girek dan Langkahan, Aceh Utara, dan berada di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto dan Krueng Jambo Aye tentu ikut bertanggung jawab atas perusakan hutan tanpa melalui penanaman.

Keadaan ini juga diperparah dengan hadirnya replanting sawit dengan luas mencapai 8.682,5 hektare, sementara di tahun 2019 lalu tanaman sawit di Aceh Utara yang diremajakan mencapai 3.080 hektare, sedangkan HGU mencapai 240.812 hektare.

Itu artinya kerusakan lahan dan hutan Aceh Utara sangat tinggi atas nama ekonomi, sekalipun rakyat Aceh Utara masih banyak warganya miskin, ditambah derita akibat bencana ekologis tiap saat tak menentu.

"Perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemegang konsensi, baik itu HTI, HGU dan agenda Replanting sawit yang tak terkendali, minta semua pelaku bisnis bertanggung jawab terhadap keadaan yang merugikan rakyat Aceh Utara," ujar M Nur mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh dalam rilisnya, Senin (3/1/2021).

Lanjut M Nur, praktek illegal logging yang terjadi di Aceh Uara maupun kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya dengan luas rata-rata 1.000 hektare lebih terjadi 5 tahun terakhir ini. Itu artinya rusaknya hutan di Kabupaten Bener Meriah akan berkontribusi pada tingginya bencana ekologis di Aceh Utara dan Bieruen sebagai wilayah rendah/pesisir.

Bukan hanya itu, kata M Nur, luas galian C dan jenis pertambangan lainnya yang tersebar di Aceh Utara baik itu di sungai maupun di daratan tentu berkontribusi pada tinggi bencana ekologis dimusim hujan maupun kering nanti.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan, bencana banjir di Aceh Utara disebabkan oleh kerusakan hutan akibat perambahan, alih fungsi hutan, perkebunan sawit dan ilegal loging di Hulu Sungai Krueng Keureuto, Geureudong Pase, Permata dan Mesidah Bener Meriah. Dan juga aktivitas Ilegal loging marak terjadi di sekitar air terjun tujuh Bidadari.

Menurut dia, kegiatan ilegal loging sudah lama terjadi, terutama di dalam konsesi HTI PT RPPI dan PT Madum Payah Tamita. Dan, aktivitas praktek ilegal loging mereka memiliki dokumen foto-fotonya," ujar Ahmad Shalihin.(*)

Baca juga: 12.337 Warga Mengungsi, Kecamatan Lhoksukon Terparah Dihantam Banjir

Baca juga: ASN Digerebek Asyik Mesum, Sprei Berdarah, Pria Sudah Beristri dan Wanita Sering Ganti Pasangan