Perdana Menteri Sudan Mengundurkan Diri, Junta Militer Akan Bertindak Otoriter

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok akhirnya mengundurkan diri.

Padahal, baru beberapa minggu diangkat kembali dalam kesepakatan kontroversial dengan junta militer.

Tentara merebut kekuasaan pada Oktober 2021 dan menempatkan Hamdok di bawah tahanan rumah.

Tetapi, dia diangkat kembali setelah kesepakatan pembagian kekuasaan dengan pemimpin kudeta, seperti dilansir BBC, Senin (3/1/2022).

Para pengunjuk rasa menolak kesepakatan itu, menuntut aturan politik yang sepenuhnya sipil.

Pengunduran dirinya menyusul protes, di mana petugas medis mengatakan setidaknya dua orang tewas.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Hamdok mengatakan Sudan berada pada titik balik berbahaya yang mengancam kelangsungan hidupnya.

Baca juga: Redam Demonstrasi Wanita, Pasukan Keamanan Sudan Dituduh Perkosa Puluhan Perempuan

Dia mengatakan telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan negara meluncur menuju bencana.

"Tetapi terlepas dari segala sesuatu yang telah dilakukan untuk mencapai konsensus ... itu belum terjadi," jelasnya.

"Saya memutuskan mengembalikan tanggung jawab dan mengumumkan pengunduran diri saya sebagai perdana menteri," ujarnya.

"Saya memberikan kesempatan kepada pria atau wanita lain dari negara mulia ini untuk membantu melewati sisa masa transisi ke negara demokrasi sipil," tambahnya.

Para pemimpin sipil dan militer memasuki perjanjian pembagian kekuasaan yang bertujuan menggerakkan negara itu menuju pemerintahan demokratis.

Khususnya, setelah pemberontakan rakyat yang menyebabkan penggulingan Presiden otoriter Omar al-Bashir pada 2019.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Hamdok pada November 2021, perdana menteri memimpin kabinet teknokrat sampai pemilihan diadakan.

Tetapi tidak jelas seberapa besar kekuatan yang akan dimiliki pemerintah sipil yang baru, dan pengunjuk rasa mengatakan tidak mempercayai militer.

Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman pada hari Minggu (2/1/2022).

Baca juga: Abdallah Hamdok Kembali Jadi Perdana Menteri Sudan, Berjanji Usut Pembunuhan Demonstran

Para pengunjuk rasa meneriakkan "kekuatan untuk rakyat" dan meminta militer untuk meninggalkan politik.

Di media sosial, para aktivis mengatakan 2022 akan menjadi tahun kelanjutan perlawanan.

Lebih dari 50 orang tewas dalam protes sejak kudeta, menurut Komite Dokter Pusat Sudan yang pro-demokrasi.

Pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membela kudeta Oktober lalu.

Dia beralasan tentara bertindak untuk mencegah perang saudara yang mengancam akan meletus.

Dia mengatakan Sudan masih berkomitmen untuk transisi ke pemerintahan sipil, dengan pemilihan yang direncanakan pada Juli 2023.

Pengunduran diri PM Abdalla Hamdok merupakan pukulan besar bagi para pemimpin militer.

Militer mengira kesepakatan dengan Hamdok akan menenangkan para pengunjuk rasa dan melegitimasi kekuasaan mereka.

Jelas perhitungan itu salah.

Tapi itu berarti tentara sekarang berkuasa dengan kuat, membalikkan keuntungan yang diperoleh ketika negara itu berusaha kembali ke pemerintahan sipil.

Krisis politik saat ini sekarang mengancam untuk mengembalikan Sudan ke tahun-tahun otoriter mantan pemimpin terguling Omar Al Bashir.

Baca juga: Pengembalian Perdana Menteri Sudan ke Pemerintahan, Cegah Perang Saudara Seperti di Suriah

Dan ada juga risiko, negara tersebut dapat kembali menjadi negara paria.

Dimana, AS telah mengindikasikan akan memberikan sanksi kepada mereka yang menghalangi kembalinya pemerintahan sipil.

Mengingat perjuangan ekonomi Sudan, itu bisa berdampak lebih buruk pada kehidupan orang-orang Sudan.(*)