Baru 230 Koperasi Beralih ke Syariah dari 3. 535 yang Aktif di Aceh, Apa Penyebabnya

BANDA ACEH - Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah berlaku efektif sejak 4 Januari 2022.

Konsekuensi dari pemberlakuan sepenuhnya qanun tersebut, maka seluruh lembaga keuangan di Aceh harus beralih dari konvensional ke sistem syariah.

Lembaga keuangan yang dimaksud dalam qanun ini mencakup perbankan, asuransi, pegadaian, fidusia, hingga koperasi.

Khusus koperasi, hingga 5 Januari 2022, tercatat baru 230 dari 3.535 koperasi di Aceh yang beralih ke sistem syariah.

Padahal, berdasarkan Pasal 65 Qanun LKS, mutasi lembaga keuangan, termasuk koperasi konvensional ke syariah sudah harus dilakukan paling lambat tanggal 4 Januari 2022.

Informasi tersebut diperoleh Serambi saat menghubungi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Aceh, Ir Helvizar Ibrahim MSi di Banda Aceh, Rabu (5/1/2022) siang.

Ditanya apa kendala utama sehingga progres peralihan koperasi-koperasi di Aceh ke sistem syariah ini berjalan lamban, Helvizar tak bisa memastikan karena belum ada survei atau riset tentang itu.

Ia hanya menyampaikan beberapa perkiraan dan analisis.

Pertama, kemungkinan pemahaman pengurus koperasi terhadap Qanun LKS sangat terbatas.

Kedua, koperasi tertentu sangat tidak proaktif menyikapi Qanun LKS.

"Atau jangan-jangan memang koperasinya yang sudah tidak aktif," ujar Helvizar.

Ketiga, Diskop UKM atau nama lain di kabupaten/kota juga tidak terlalu peduli (ngeh) dengan koperasi, karena ada juga dinas yg menangani koperasi setara kepala seksi (kasi) saja, sehingga urusan koperasi relatif tertinggal.

Keempat, dukungan dana yang dimiliki koperasi tertentu sangat terbatas.

Sedangkan untuk pengurusan beralih ke sistem syariah ini perlu dana, minimal biaya untuk konsumsi saat rapat anggota, maupun membayar jasa notaris.

Kelima, kemungkinan juga anggaran untuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi terasa berat bagi koperasi tertentu.