Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara Diminta Segera Cari Solusi Penanganan Banjir

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Berbagai Elemen sipil masyarakat meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara segera mencari solusi mengatasi bencana banjir yang sering terjadi di Aceh Utara baru-baru ini.

Karena banjir di Aceh Utara sudah terjadi setiap tahunnya. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir ini banjir terjadi berulang kali di Aceh Utara.

Setiap kali banjir masyarakat dan Pemerintah mengalami kerugian ratusan miliar, karena rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan dan banguan serta sarana lainnya.

Begitu juga dengan masyarakat, mengalami kerugian seperti mati ternak, kemudian gagal tanam padi dan gagal panen serta rusaknya tempat usaha.

• Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim Diberi Nama Nusantara, Perintah Langsung dari Presiden Jokowi

“Banjir yang melanda Aceh Utara baru-baru ini berimbas mengalami ratusan miliar kerugian baik sarana umum maupun milik masyarakat, ini menjadi sebuah PR Pemerintah Provinsi untuk membangun kembali sarana tersebut,” ujar seorang tokoh di Aceh Utara, T Hasansyah kepada Serambinews.com, Senin (17/1/2022).

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia Aceh Utara ini mengajak semua pemangku kepentingan di Aceh untuk bersama memikirkan bagaimana penanganan pascabanjir di Aceh Utara yang melanda 16 Kecamatan.

“Sejauh ini kita melihat pemerintah masih lamban dalam pendataan atau kajian kondisi kekinian pasca banjir,” ujar T Hasansyah juga Dosen STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon.

• Asrawati Dibunuh Pasangan Gelapnya Secara Kejam, Saluran Pernafasan & Tenggorokan Sampai Putus

Padahal kata mantan aktivis 1999 ini, kajian terhadap banjir sangat penting, sehingga pemerintah memiliki konsep dalam mengatasi banjir ke depannya.

“Jadi tidak hanya sampai pada penyerahan bantuan masa panik saja, tapi apa solusi pasca banjir yang harus dilakukan agar ke depan tak terjadi lagi,” ujarnya.

Disebutkan Forkopimda Provinsi Aceh harus mengendalikan proses rekontruksi pasca banjir bukan hanya bantuan dan rehab saja akan tetapi yang maha penting lagi adalah kajian pencegahan banjir ditahun mendatang.

“Masyarakat menunggu action dari kepemimpinan Nova Iriansyah yang berefek pada tumbuhnya ekonomi masyarakat pasca banjir,” ujarnya..

Dia sebutkan para bupati yang terimbas banjir mestinya sudah dipanggil untuk duduk dengan Forkopimda Aceh untuk pembahasan pasca banjir yang menyebabkan kerugianluar biasa ekses banjir terjadi di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur di tempat lainya.

Bukan hanya itu, kepala daerah yang wilayah letak geografis di dataran tinggi mestinya juga ikut peduli dalam pengurangan risiko banjir bekerja sama dengan Forkopimda mengawasi aliran DASKrurng Kereutoe, Krueng Pase dan Krueng Arakundo.

Instansi strategis juga harus ikut ambil bagian jemput bola agar banjir tidak lagi menelan korban harta masyarakat bahkan jiwa.

“Ini perlu disikapi sesegera mungkin,” ujar T Hasansyah.

Menurutnya para pejabat di tingkat kabupaten dan provinsi jangan hanya larut dalam beretorika saja, sementara masyarakat butuh penanganan cepat tepat dan terukur.

“Semua kita harus mengemban kepentingan ini untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi,” pungkas T Hasansyah.(*)