Resah Kasus Kekerasan Seksual Terus Meningkat, Partai NasDem Aceh Buka Posko Pengaduan 

Posko pengaduan kekerasan seksual ini diharapkan, dapat menjawab problem kekerasan seksual di berbagai daerah, khususnya di Aceh.

 Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh me-launching Posko Pengaduan Kekerasan Seksual  di kantor partai tersebut, Banda Aceh, Selasa (18/1/2022).

Posko tersebut dibentuk, mengingat jumlah korban kekerasan seksual di Aceh terus meningkat.

"Bahkan, sepanjang 2021 telah terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh," kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPW NasDem Aceh, Fevi Desy Noliza SE.

Untuk menjawab persoalan tersebut,  DPW Partai NasDem Aceh bersama Wakil Bidang Hukum dan HAM dan Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai Nasdem menginisiasi pembentukan posko pengaduan kekerasan seksual di Aceh.

"Posko ini juga bagian dari instruksi DPP Partai NasDem terutama dari Bidang Perempuan dan Anak untuk membuka posko pengaduan bagi korban kekerasan seksual pada perempuan," ujar Fevi.

Saat ini, masih banyak  korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami.

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mencatat ada 1.067 korban kekerasan yang ditangani.

Baca juga: Aliansi Muslimat Aceh Minta DPRA Tolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

"Angka ini memang menurun di tahun 2020 dengan mencatat 905 kasus, namun di tahun 2021, angka ini kembali naik ke angka 924 kasus, dengan kasus terbanyak tercatat di Banda Aceh, Aceh Utara, dan Lhokseumawe," sebut Fevi.

Kekerasan seksual yang tidak terlapor tidak bisa dianggap remeh.

Oleh karenanya, NasDem membuat Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di Kantor DPW Partai NasDem Aceh.

"Angka kekerasan seksual yang belum terlapor jumlahnya diprediksi lebih besar, ketimbang yang sudah muncul ke permukaan," ungkap politikus Partai NasDem ini.

Hal itulah yang sampai saat ini menjadi persoalan.

Atas dasar itu, pihaknya akan terus mengawal dan mengadvokasi korban kekerasan seksual, mengingat angka kekerasan seksual masih banyak yang belum terjangkau.