PPP Aceh Keluarkan 14 ASN dari Pengurus, Amiruddin Idris: Kami Minta Maaf

Padahal kala itu sempat beredar kabar yang terpilih sebagai Ketua DPW PPP Aceh untuk menggantikan M Amri Ali bukanlah Amiruddin Idris melainkan abangnya, H Anwar Idris yang saat ini menjabat anggota DPR RI.

Sebab saat muswil, yang mendaftar sebagai kandidat ketua ada tiga nama yaitu Tgk H Amri M Ali (petahana), Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, dan Drs H Anwar Idris masing-masing anggota DPR RI.

Meskipun tidak tercatat sebagai calon ketua saat muswil, tapi akhirnya DPP PPP memilih dan menetapakan Pak Rektor--sebutan untuk Amiruddin Idris--sebagai ketua wilayah untuk lima tahun mendatang.

Tapi setelah keluar SK kepengurusan baru, persoalan lain muncul.

Ada 14 nama ASN yang masuk dalam struktur partai yang seharusnya tidak terjadi, sebab melanggar aturan.

Baca juga: Heboh, Ada Nama ASN Dalam Struktur PPP Aceh, dari Rektor UIN Hingga Karo Setda Aceh 

Setelah heboh, Ketua DPW PPP Aceh Amiruddin Idris langsung merevisi atau mengeluarkan mereka yang berstatus ASN dari struktur kepengurusan yang baru saja ditetapkan itu.

Surat usulan penarikan nama pengurus yang masih aktif sebagai ASN tersebut dikirim ke Ketua Umum DPP PPP, H Suharso Monoarfa di Jakarta pada Kamis (20/1/2022).

Sekretaris DPW PPP Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal yang dikonfirmasi Serambi tidak membantah adanya pengurus yang masih berstatus ASN pada sejumlah lembaga di Aceh.

Ilmiza menjelaskan, para ASN tersebut ditarik ke dalam partai karena PPP membutuhkan masukan pemikiran dari akademisi.

Di sisi lain mereka juga memiliki kedekatan emosional dengan para pengurus.

"Terkait nama-nama ASN yang masuk tentunya partai politik membutuhkan masukan pemikiran dari orang-orang cerdas dan para akademisi.

Pencantuman mereka karena juga ada kedekatan emosional selama ini dengan para pengurus," katanya.

Namun nyatanya, kehadiran para ASN yang berstatus mulai dari rektor, dosen, hingga Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh itu mendapat sorotan tajam dari publik.

"Tapi kalau memang tidak memungkinkan baik secara aturan maupun etika, kami dari partai siap dan telah menyurati DPP PPP untuk selanjutnya merevisi SK khusus para tokoh ASN tersebut," ungkap Ilmiza.

Hal senada disampaikan Amiruddin Idris.